Mensos Beri Penguatan Mental Warga di Kabupaten Limapuluh Kota

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa memberi semangat dan penguatan kepada warga Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota yang terdampak banjir dan tanah longsor pada 2--3 Maret lalu.

"Hari ini Allah menguji bangsa kita. Di banyak titik sedang terjadi bencana alam terutama banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan hilangnya harta benda, korban jiwa dan merenggut orang-orang terkasih. Saya turut merasakan duka yang Bapak dan Ibu rasakan," kata Khofifah saat mengunjungi warga terdampak banjir di Kecamatan Pangkalan.

Di tengah suasana hening dan diliputi duka, Khofifah memimpin doa bersama dilanjutkan penyerahan santunan untuk keluarga enam korban meninggal dan dua korban luka berat. Mensos juga menyempatkan meninjau dapur umum lapangan yang dikelola para personil TAGANA.

"Pesan saya kepada ibu-ibu, jika kondisi rumah sudah memungkinkan untuk dihuni agar segera kembali dan jika proses belajar di sekolah sudah dimulai, tolong anak-anak dimotivasi dan disemangati agar anak-anak segera bersekolah kembali," ujarnya.

Selain menemui korban banjir, Mensos juga meninjau titik terparah terjadinya longsor tepatnya di Desa Pangkalan kilometer 17 dimana ditemukan delapan bangkai mobil dan dua sepeda motor jatuh ke jurang
sedalam 100 meter. Di lokasi tersebut sebelumnya ditemukan enam korban tewas dan dua orang luka berat.

Sesaat sebelum rombongan Mensos sampai di lokasi ditemukan kembali satu jenazah sehingga total korban jiwa hingga Kamis (9/3) sebanyak delapan orang, termasuk dengan korban banjir.

Bencana banjir dan tanah longsor bermula dari hujan lebat sejak Kamis (2/3). Longsor terjadi hingga Jumat (3/3). Terdapat 12 titik banjir di 8 kecamatan dengan titik tertinggi dan terparah 3 meter di Kecamatan Pangkalan akibat meluapnya Sungai Maek serta terputusnya jalan yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengungkapkan jumlah rumah terdampak banjir di Kecamatan Pangkalan sebanyak 2.476 rumah dan 8.346 jiwa.

"Upaya penanganan korban telah dilakukan bersama Tim Gabungan BPBD Limapuluh Kota bersama TNI, Basarnas, PLN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)," tambah Harry.

Total bantuan sosial korban bencana mencapai Rp1.059.096.300. Bantuan tersebut terdiri dari santunan ahli waris Rp90 juta, bantuan korban luka Rp10 juta, bantuan logistik Rp140.554.000, bantuan beras CBP 50 ton senilai Rp443.250.000, mobil tanki air 1 unit senilai Rp375.292.300.

"Saat ini kita tengah menunggu data akhir dari Bupati Limapuluh Kota untuk proses pencairan Jaminan Hidup (Jadup) korban banjir dan tanah longsor. Untuk jadup nantinya akan diberikan per jiwa, bukan per kepala keluarga," ujarnya.

Sebelum bertolak ke Limapuluh Kota, Khofifah terlebih dahulu meresmikan Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato di Kota Padang. Khofifah mengatakan, kampung tersebut diperuntukkan khusus bagi
gelandangan dan pengemis.

Dijelaskannya, Kampung Kesetiakawanan Sosial merupakan bagian dari Program Desaku Menanti dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis.

Bersamaan dengan itu, juga diberikan bantuan bimbingan sosial keterampilan bagi calon penghuni kampung sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Pada 2015, sambungnya, kementerian bekerja sama dengan dinas-dinas sosial memetakan kota-kota dengan jumlah gelandangan dan pengemis tinggi serta menetapkan target Indonesia Bebas Anak Jalanan dan Gepeng pada Desember 2017. "Target kita susun bersama dan kesuksesan program ini tergantung pemda," tukasnya.

Disamping peresmian, diajuga menyerahkan bantuan bahan bangunan senilai Rp.30 juta per rumah, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masing-masing Rp 5 juta per kepala keluarga, dan bantuan isi rumah senilai Rp.3 juta per rumah bagi penghuni Kampung Saiyo Sakato.

"Kalau Bapak, Ibu betul-betul bekerja keras pasti akan bisa keluar dari kemiskinan dan tidak lagi mengemis di jalanan. Ini PR kita bersama," ujarnya.

Sementara itu Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Sonny Manalu mengatakan Program Desaku Menanti melibatkan enam unsur yaitu Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat.

Dijelaskannya, syarat pelaksanaan program Desaku Menanti yang utama pemerintah daerah menyediakan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, dan tenaga pendamping serta mengoordinasi warganya yang menjadi pengemis dan gelandangan.(OL-4)