Peraturan Daerah Ganjalan Dana Desa

LAMBANNYA serapan dan penyimpangan dana desa sebagaimana diungkapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan beberapa waktu lalu bukan isapan jempol (Media Indonesia, 4/3).

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarto Teguh Widodo, kemarin (Kamis, 9/3), kembali mengingatkan hal tersebut dalam Seminar Nasional Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kantor Gubernur Sulsel.

"Anggaran dana desa sekitar Rp60 triliun belum membuat perekonomian di desa membaik. Padahal, serapan dana desa yang maksimal akan mendorong perekonomian masyarakat. Kami mencatat sejumlah kendala penyaluran dana desa seperti peraturan kepala daerah tidak sesuai undang-undang, laporan realisasi penyaluran mandek, dan pengajuan yang terlambat sehingga menumpuk di akhir tahun," kata Boediarto.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menambahkan pengelolaan dana desa pun rawan penyalahgunaan.

"Oleh karena itu, kami akan meningkatkan kapasitas aparat desa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa."

Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Latif mengakui jumlah desa di Sulsel mencapai 2.253 desa dengan jumlah dana yang dikelola pada 2017 sebesar Rp1,821 triliun.

"Pemprov memang berkewajiban mengawasi pemerintahan desa, khususnya penggunaan dana desa agar aparat desa tidak terjebak dalam tata kelola keuangan yang menyimpang."

Dalam catatan Kemenkeu, lanjut Boediarto, di Sulsel masih ada 59,4% desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal. "Dari 2.254 desa di Sulsel, 155 desa tergolong amat tertinggal, 1.183 desa tertinggal, 888 desa berkembang, dan 28 desa tergolong maju," tandas Boediarto. (LN/Cah/X-3)