Petahana Bersiap ke Pilkada 2018

SUHU politik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, mulai menghangat. Daerah ini akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2018.

Golkar menjadi partai pertama yang sudah mengumumkan nama calon yang akan diusungnya. “Kami sudah menetapkan Imas Aryumningsih sebagai calon Bupati Subang yang akan diusung Partai Golkar pada Pilkada Serentak 2018,” papar Ketua Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ketika berkunjung ke Subang, kemarin (Rabu, 8/3).

Saat ini, Imas masih menduduki jabatan sebagai Plt Bupati Subang. Posisi mantan wakil bupati itu naik setelah bupati sebelumnya, Ojang Sohandi, ditangkap KPK karena kasus korupsi.

Dedi menambahkan pencalonan Imas tidak dengan cek kosong. “Dia harus menyelesaikan persoalan pembangunan yang tersisa, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” lanjut Kang Dedi.

Pada kesempatan yang sama, Imas berjanji akan bekerja keras. “Saya tidak hanya sekadar maju mencalonkan. Kalau sudah maju, saya tidak mau kalah, harus menang.”

Selain Partai Golkar, PDI Perjuangan juga sudah memanaskan kontestasi. Ada tiga nama yang disosialisasikan untuk diusung partai ini, yakni Beni Rudiono, Ketua DPRD Subang, Maman Yudhia dan Komisaris Besar Dedi Supriyadi.

Dari Subang wilayah selatan, Rohimat, seorang tokoh warga, mengaku akan maju lewat jalur independen.
Di Bangka Belitung, kontestansi 2018 akan bergulir di tiga daerah, yakni Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung. Partai Persatuan Pembangunan dikabarkan sudah mengeluselus jagonya untuk maju.

“Kami akan mencalonkan kader terbaik di Pilkada 2018, baik sebagai kepala daerah atau wakilnya. Kami mengu­tamakan kader partai,” ujar Ketua PPP Bangka Belitung Amri Cahyadi.

Di Pangkalpinang, partai ini mengajukan tiga nama, yakni GM Gandhi, Ketua Fraksi PPP di DPRD Pangkalpinang, Rizal Ibrahim anggota DPRD dan Ustaz Dede Alzulami. Di Bangka, Amri dicalonkan dan di Belitung, dua perempuan, yakni Helyana dan Saripah Amel.

Kurang dana
Di Jawa Timur, Pilkada 2018 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur diperkirakan membutuhkan dana Rp1,6 triliun. Masalah dana mengemuka karena pemerintah provinsi hanya bisa menyediakan anggaran sebesar Rp1,1 triliun.

“Bila mengacu kepada kebutuhan, dana masih kurang Rp500 miliar. Karena kurang, kami minta 18 kabupten dan kota yang juga akan menggelar pilkada serentak 2018 ikut menanggung sebagian dana,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Pemprov Jawa Timur, Anom Surahno, di Surabaya, kemarin.

Salah satu yang bisa disumbang dari kabupaten dan kota ialah melakukan pengadaan sendiri beberapa alat pemilihan, di antaranya pengadaan kotak suara, honor petugas di tingkat kelurahan, kecamat­an dan tempat pemungutan suara.

Anom mengungkapkan, sampai saat ini, pemprov sudah memiliki anggaran Rp600 miliar. Pada APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018, akan dianggarkan dana Rp500 miliar.
Dari total Rp1,1 triliun dana yang disediakan APBD Jatim, Rp800 miliar diantaranya untuk KPUD dan Rp150 miliar bagi Bawaslu.

Di sisi lain, Partai NasDem, Lembata, Nusa Tenggara Timur, juga berisap menghadapi Pemilu Legeslatif 2019. “Pada 1-31 Maret, kami sudah membuka pendaftaran bakal calon legeslatif,” ungkap Ketua Partai NasDem Lembata, Agustinus L Bataona. (RF/FL/PT/N-2)