Tunjangan Tambahan ASN Capai Rp80 Juta

PEMERINTAH Kabupaten Yahukimo, Papua, memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) secara signifikan kepada para aparatur sipil negara (ASN).

Bupati Yahukimo Abock Busup saat ditemui di Jayapura, kemarin (Rabu, 8/3), menuturkan untuk pegawai dengan golongan staf biasa diberikan insentif tambahan Rp12 juta, kepala seksi (Rp25 juta), kepala bidang (Rp37 juta), sekretaris dinas (Rp47 juta), dan kepala dinas (Rp80 juta).

"Ini agar para pegawai tidak lagi berpikir pungutan liar (pungli) atau tidak bekerja maksimal. Kami juga sudah meneken pakta integritas soal ini," kata Abock.

Dia mengakui pemerintah pusat belum menaikkan insentif kepada ASN karena keuangan negara masih difokuskan kepada program prorakyat.

Hanya saja, sambung Abock, mengingat kondisi daerah setempat serta pembiayaan ASN yang relatif terbatas sehingga dirasa perlu diberikan tambahan insentif untuk membantu ASN bertahan dalam tugas. "Itu semua tentu untuk kepentingan pelayanan masyarakat," tuturnya.

Adapun Gubernur Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi menjelaskan, TPP untuk 5.434 ASN di Babel berkisar Rp1,6 juta hingga Rp30 juta, tergantung pada golongan pegawai. "Untuk tahun ini, anggaran TPP bagi 5.434 pegawai sudah dianggarkan sebesar Rp280 miliar," terangnya.

Menurut dia, TPP itu bertujuan membantu ASN mencukupi kebutuhan hidup mereka. Apalagi, imbuh dia, banyak ASN di Babel yang menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka untuk mendapatkan pinjaman uang. "Sudah banyak SK PNS yang digadaikan di Bank Sumatra Selatan (Sumsel) Babel demi meminjam uang."

Dia berharap pemberian TTP juga dapat meminimkan praktik pungli oleh ASN. "Kita harapkan dengan TTP ini dapat menghindari ASN melakukan pungli dengan alasan mencari uang tambahan," kata Rustam.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Bambang Hermana mengungkapkan sekitar 99% guru juga terpaksa berutang ke perbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bambang mengungkapkan para guru banyak berutang ke bank untuk membeli kendaraan pribadi. Kendaraan itu juga dipakai untuk operasional sebagai pengajar.

"Bila pegawai struktural di pemerintahan bisa menggunakan kendaraan dinas, termasuk untuk keperluan pribadi. Namun, para pengajar menggu-nakan kendaraan pribadi untuk keperluan dinas, termasuk keperluan bakar minyak (BBM) yang memakai uang sendiri," ujarnya.

Kepala SDN Galunggung Tasikmalaya Ujang Rusmana mengungkapkan, guru juga banyak berutang karena persyaratan dari bank yang longgar. "Perbankan tidak mau kehilangan nasabah dan menawarkan kembali untuk meminjam uang lagi dengan jaminan sertifikasi guru," kata dia.

Transfer rekening
Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Sumatra Se-latan Laonma PL Tobing menjelaskan, seiring peralihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, gaji guru yang dulunya dikirim melalui rekening sekolah kini ditransfer ke rekening pribadi guru masing-masing.

Walhasil, sekitar 3% dari 9.501 guru SMA/SMK belum mendapatkan gaji pada 1 Maret lantaran belum memiliki rekening pribadi.

Dia menegaskan, aturan itu juga berlaku bagi guru di daerah perairan dan perbatasan. Jika di daerah tempat mereka bertugas belum ada akses perbankan, lanjut dia, guru bisa mencairkan gaji melalui kantor pos.(VR/AU/OL/TS/RF/AD/DW/N-1)