Pemprov Jatim Minta Sebagian Jalan Nasional Diurus Daerah

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur berharap pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan jalan nasional sebagian ke Jawa Timur, untuk menghindari terjadinya kerusakan jalan. “Banyak kewenangan yang diambil alih pusat, namun khusus jalan sebaiknya dikembalikan lagi ke provinsi,” kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Surabaya, Selasa (7/3). Pihaknya mendesak perlunya kewenang dikembalikan ke daerah sebab penanganan jalan rusak milik nasional yang melintas di Jawa Timur sangat lambat.

Menurutnya, beberapa tahun lalu ketika kewenangan jalan diberikan ke provinsi tidak ada keluhan soal penanganan jalan. Namun, saat kewenangan perbaikan jalan nasional diambil alih pusat, penanganan perbaikan jalan terlambat. “Keluhan masyarakat meningkat,” ujarnya. Dia mencontohkan keru­sakan ruas jalan di Arus Baya di Pulau Madura yang cukup parah, hingga kini belum ditangani sempurna. “Padahal dulu dikelola provinsi. Akhirnya provinsi yang disalahkan,” ungkapnya. Dia menambahkan, apabila beberapa kewenangan diambil alih pusat, khusus jalan sebaiknya dikembalikan ke provinsi agar penanganan bisa maksimal.

Jalan ambles
Di Jawa Barat, Gubernur Ahmad Heryawan mencemaskan kondisi rusaknya jalan-jalan utama di tatar Parahyangan yang rusak akibat longsor dan ambles. Contohnya, amblesnya jalan di Kabupaten Pangandaran, Kuningan, dan Tomo, Sumedang, akibat air yang menggerus bagian bawah jalan. Akibatnya terjadi kekosongan di bawah jalan, yang mengakibatkan ambrolnya jalan. “Pergerakan air yang mengikis tanah itu harus diantisipasi,” kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan di Bandung, kemarin.

Aher sudah menugaskan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Namun, perbaikan jalan tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebab ada juga jalan nasional di Jawa Barat yang juga mengalami rusak parah. “Jalan yang ambles di Tomo, Sumedang itu, jalan nasional. Tapi saya sudah minta ke Dinas Bina Marga untuk turun membantu pusat. Sekarang perbaikan sedang berlangsung,” jelasnya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi menambahkan gubernur sudah mengeluarkan status siaga bencana sampai 29 Mei.

Dampak amblesnya jalan di Kabupaten Sumedang, Polres Majalengka melakukan rekayasa arus lalu lintas kendaraan. Kapolres Majalengka, AKBP Mada Roostanto menjelaskan pengalihan arus kendaraan mulai kemarin. “Kendaraan kami alihkan menuju Sumberjaya, untuk selanjutnya masuk ke Tol Cipali,” kata Mada. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Yusri Yunus menjelaskan jalan ambles terjadi di jalur Kadipaten menuju Sumedang pada Senin (6/3) sekitar pukul 20.00 WIB. Tepatnya di Desa Cireki, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Amblesan jalan sepanjang lebih kurang 75 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Untuk sementara, jalur Sumedang menuju Bandung putus total dan hanya bisa dilalui sepeda motor. Kerusakan jalan juga ditemukan di Kabupaten Indramayu. Kerusakan jalan di Indramayu mencapai 30% dari total panjang 850 km. (BY/UL/N-3)