TKI Ilegal semakin Banyak Pascamoratorium

MORATORIUM penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal (pekerja rumah tangga) ke Arab Saudi malah menimbulkan TKI ilegal yang berangkat ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Timur Tengah, semakin banyak.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, mengungkapkan, pascamoratorium itu pihaknya banyak menerima saran dari masyarakat yang meminta pemerintah membuka kembali penempatan kerja ke negara-negara Arab.

"Selama ini TKI di Arab Saudi itu bekerja di sektor informal, seperti jadi pembantu rumah tangga yang tidak memiliki deskripsi kerja yang jelas. Artinya, pekerja tersebut wajib melakukan berbagai pekerjaan sekaligus, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak majikan, bahkan sampai memandikan unta," terang Dede saat ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (3/3).

Menurut dia, untuk mengubah pekerja dari sektor informal menjadi formal bisa dengan pemberian pelatihan hingga mereka memiliki keterampilan khusus yang mencakup segala bidang, seperti pariwisata, kesehatan, dan lainnya.

"Pekerja sektor informal ini biasanya hanya dibayar dengan satu kali gaji. Sebab, jika tenaga kerja formal, maka pekerja ini punya job desk, dan setiap job desk ada gajinya," tuturnya.

Pihaknya menekankan pada pemerintah agar membuka pelatihan bagi para pekerja informal ini agar memiliki keterampilan khusus, sehingga mereka bisa bekerja di sektor formal. Sebab dalam kesepakatan yang dibuat pemerintah Indonesia dan Arab, setiap pekerja maksimal mengerjakan dua jenis pekerjaan dan dibayar dengan 2 kali gaji.

"Namun, pelatihan kerja yang diberikan kepada calon TKI, harus dilakukan oleh pemerintah, bukan swasta. Jika pekerja sudah siap, moratorium ke Arab Saudi akan segera dihapuskan," paparnya.

Sementara soal perekrutan calon TKI, Dede menambahkan, pihaknya meminta agar pemerintah desa menjadi corong informasi. Hal itu untuk mengantisipasi ulah oknum penyalur tenaga kerja yang memberangkatkan warga ke Arab Saudi secara ilegal.

Apalagi, jumlah TKI di Arab Saudi cukup banyak yang mayoritas asal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jabar dan mencapai hampir 600 desa di Indonesia.

"Makanya sekarang dibuat program Desa Migran, di mana desa-desa yang menjadi kantong TKI ini harus benar-benar mengakomodasi calon TKI," katanya.

Kasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bandung Barat, Sutrisno, mengungkapkan, minat masyarakat Bandung Barat untuk bekerja di luar negeri masih tinggi, khususnya dari Kecamatan Cipeundeuy yang merupakan salah satu daerah kantung TKI.

"Cipeundeuy ini berbatasan dengan Purwakarta dan Cianjur, sehingga animo bekerja di luar negeri masih tinggi. Untuk itu, kami terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar para calon TKI menempuh prosedur yang berlaku," ucapnya. (OL-3)