Bantuan Pangan Nontunai Ditunda

UJI coba pelaksanaan bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk sejumlah daerah ditunda. Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yog-yakarta, uji coba BPNT mendadak ditunda. Sejauh ini Pemkab Kulon Progo belum mengetahui kelanjutan program tersebut. "Pemberitahuan penundaan hanya sebatas lisan," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Eka Pranyata, Minggu (26/2). Ia menjelaskan uji coba BPNT, selain di Kulon Progo juga dilaksanakan di Sidoarjo dan Boyolali. "Di tiga kabupaten ini ditunda, sedangkan di 45 kota lain berjalan sesuai jadwal," ujar Eka.

Menurutnya, BPNT menyasar 1,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang peluncurannya dilakukan serentak Kamis (23/2). "Tapi kami tidak diberi tahu bahwa jumlah KPM berkurang menjadi 1,2 juta. Kabupaten Kulon Progo termasuk salah satu kabupaten yang terkena imbas pemangkasan. Kami tidak tahu apa sebabnya," jelasnya. Hal serupa juga dialami Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah menunda penyerahan BPNT sebagai pengganti beras untuk warga miskin karena belum terbitnya peraturan presiden yang mengatur BPNT untuk kabupaten dan Kota Balikpapan.

Kepala Bulog Divre Kalimantan Timur dan Utara, Yayan Suparyan, mengatakan penundaan itu bukan membantalkan daerah itu menerima program beras bagi keluarga miskin. Itu semata karena belum terbitnya perpres yang mengatur BPNT untuk kabupaten dan Kota Balikpapan. "BPNT ditangguhkan di Balikpapan dan enam kabupaten lain karena belum ada perpres. Untuk 44 kabupaten lain sudah ada perpres-nya," ungkapnya. Di Jawa Barat, belum semua ke-luarga penerima manfaat menerima kartu BPNT. Seperti di Cirebon, baru sekitar 400 dari 16.994 keluarga yang menerima.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, Jamaludin. "Sisanya dengan terpaksa belum menerima BPNT. Saat ini sebagian besar kartu masih dalam proses pencetakan. Adapun pencetakan kartu dilakukan tiga bank, yaitu BNI, BTN, dan Bank Mandiri," kata Jamaludin. Dari Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang menyatakan seluruh keluarga tidak mampu secara ekonomi yang belum terdaftar di Kemensos untuk mendapatkan BPNT akan dibiayai APBD. "Meski belum terdaftar, warga miskin tetap mendapat bantuan serupa melalui pembiayaan yang ditanggung APBD," terang Wali Kota Malang Mochamad Anton.