KPU Imbau Kedepankan Proses Hukum

KOMISI Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh mengimbau pasangan calon (paslon) yang kalah dalam pilkada serentak 2017 tetap mengedepankan proses hukum, dengan bukti-bukti terkait. Hal ini terkait dengan penolakan sejumlah paslon terhadap hasil yang ada. “Kami berharap dilakukan dengan mengedepankan upaya-upaya hukum. Jadi salurannya tempuh jalur hukum, Mahkamah Konstitusi. Jika ada keberatan dari rekapitulasi tingkat provinsi,” kata Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, kemarin.

Jika ada keberatan di tingkat kabupaten kota, imbuhnya, penyelesaiannya harus dilakukan di sana. “Apakah diminta untuk dihitung ulang, atau diperiksa kembali rekap di tingkat kecamatan. Jadi seperti itu tahapannya, jangan lalu kemudian menolak, akhirnya pemungutan suara ulang. Tentu itu sudah lewat,” timpalnya lagi. Penolakan hasil pilkada serentak dilaporkan oleh paslon Bupati Aceh dan Wakil Bupati Aceh Timur, Ridwan Abubakar- Abdul Rani dan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid.

Proses rekapitulasi Pilkada Aceh di tingkat kecamatan telah dimulai dan ditargetkan tuntas pada 24 Februari 2017. Hasilnya akan menjadi acuan KIP Aceh dalam merekapitulasi hasil pilkada di tingkat provinsi pada 25 Februari 2017 mendatang. Ketua KPU Mentawai, Sumbar, Laurensius Sarogdok juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan dari quick count dan menunggu pengumuman resmi KPU. Saat ini, rekap sementara formulir C1 Mentawai sudah masuk hingga 99,56%. KPU Banjarnegara, KPU Pekanbaru dan KPU Sulawesi Barat berencana menggelar pleno rekapitulasi suara pilkada, hari ini, setelah PPK merampungkan penghitungan manual di tingkat kecamatan.

Geng politik
Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan (PSKP) UGM menyatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2017 lalu merupakan arena pertarungan elite politik partai yang memiliki modal dari sisi ekonomi, politik dan kekuasaan, serta muncul para broker politik untuk mempengaruhi pemilih. “Ada kekuatan politik partikelir atau politik swasta yang dulu tidak terbaca dengan baik. Kelompok ini bisa kita sebut semacam geng-geng politik,” kata peneliti PSKP UGM, Zuly Qodir. Pemihakan hingga pengerahan PNS juga menjadi salah satu indikasi geng politik dalam pilkada. Ini juga yang membuat Panwas Pilkada Kota Yogyakarta merekomendasikan sanksi administrasi kepada sejumlah PNS kepada Yunianto Dwisutono Plt, Kadinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Adapun, KPU Flores Timur, NTT, melaporkan pemilik akun Facebook Akjaz Waiwadan ke polisi dengan tuduhan KPU mendapat bayaran atas peminjaman dua kotak suara dan dua bilik suara kepada PAC PDIP Flotim. KPU menyatakan, pinjaman itu sesuai aturan. (FD/PO/JI/AT/YH/AU/FH/RF/RK/N-4)