APBD Turun, Tunjangan Pejabat Mesuji Naik 100%

NAIKNYA tunjangan tambah­an penghasilan di kalangan pejabat teras Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, yang mencapai 100% membuat Bupati Mesuji Khamami geleng kepala. Menurutnya, hal itu sangat tidak masuk akal. Apalagi keputusan naiknya tambahan penghasilan itu berbanding terbalik antara keputusannya dan keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mesuji Tias Nurziar.

Sejak Khamami cuti kampanye pilkada bupati di Mesuji selama tiga bulan, seluruh pelaksanaan pemerintahan di­serahkan kepada Tiaz Nurziar sebagai plt bupati. Menurut Khamami, naiknya tambahan penghasilan pejabat teras Kabupaten Mesuji sangat disayangkan. “Kita tahu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Mesuji 2017 mengalami penurunan. Tak hanya APBD, penurunan juga terjadi pada beberapa bantuan, baik dari pusat maupun provinsi,” kata Khamami di Mesuji, Senin (20/2).

Ia sangat menyayangkan keputusan yang dilakukan plt bupati Mesuji tersebut tanpa melihat wajah APBD kabupaten tersebut saat ini. “Seha­rusnya tambahan penghasilan tidak naik bila melihat APBD Mesuji seperti ini. Kita juga mengetahui anggaran Mesuji sangat kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di seluruh Lampung,” ujar Khamami dengan nada berat. Khamami akan mengevaluasi kenaikan tambahan penghasilan pejabat itu. Alasannya, masih banyak pembangunan yang dibutuhkan rakyat.

Kenaikan tambahan penghasilan itu akan mencederai hati masyarakat. “Kita akan evaluasi naiknya tambahan penghasilan pejabat karena naiknya tambahan penghasilan ini kita nilai belum waktunya. APBD Mesuji sangat kecil. Selain itu, masyarakat butuh pelayanan dan pembangunan,” tegasnya. Apalagi anggaran yang terbatas, lanjut Khamami, harus bisa memaksimalkan pelayanan dan pembangunan yang diharapkan masyarakat.

Namun, yang diharapkan Khamami justru dicederai dengan naiknya tambahan penghasilan pejabat. Selain itu, lanjut dia, naiknya tambahan penghasilan pejabat hingga puluhan juta rupiah itu terkesan boros anggaran. “Naiknya cukup drastis 100%. Ini perlu dievaluasi termasuk evaluasi kinerja para pejabat,” ujar Khamami. Ia tidak ingin kinerja pejabat yang sudah terima tambahan penghasilan besar tidak sesuai dengan apa yang diperoleh. “Makanya mereka harus dievaluasi,” tegasnya. (NV/N-3)