Tensi di Aceh masih Tinggi

PILKADA untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh akan berlangsung dua putaran karena tidak ada satu pasangan yang mengantongi lebih dari 50% suara. Kondisi itu membuat aparat keamanan, sampai kemarin, tidak bisa mengendurkan pengamanan. “Pengawalan rekapitulasi suara hasil pilkada Aceh dilakukan sangat ketat. Saat ini Polda Aceh, Brimob dari Polda Sumatra Utara, dan TNI terus mengawal proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan setelah itu hasilnya dibawa ke Komisi Independen Pemilihan di 23 kabupaten dan kota,” papar Kepala Bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar Goenawan, di Banda Aceh, Senin (20/2).

Konsentrasi para petugas ialah mencegah terjadinya manipulasi hasil pencoblosan. Pengawalan ketat oleh Brimob bersenjata lengkap dilakukan terhadap semua kotak suara, baik di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, maupun rekapitulasi dan pleno di tingkat provinsi pada 25-27 Februari. “Mereka mengawal dan mengawasi kotak suara selama 24 jam sehari. Hanya panitia penyelenggara dan saksi yang ditentukan yang boleh masuk ke ruangan tempat menyimpan benda-benda hasil pemungutan suara,” ungkap Ibrahim, panitia pemungutan suara di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Goenawan pun mengancam akan bertindak tegas pada pihak yang hendak melakukan kecurangan. “Kami akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.” Jika ada protes atau pihak yang merasa dirugikan, ia meminta mereka menempuh jalur hukum. “Undang-undang sudah mengaturnya.”

Partisipasi rendah
Pilkada Serentak 2017 juga diwarnai dengan rendahnya tingkat partisipasi warga. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hanya 55,54% pemilik hak suara yang datang ke tempat pemungutan suara. “Dari daftar pemilih tetap 1.522.560 jiwa, ada 277.502 warga yang tidak menggunakan hak pilih. Alasannya beragam, mulai pindah alamat, pemilih tidak dikenal, hingga meninggal dunia,” papar Ketua KPU Brebes Muamar Riza Pahlevi. Di Bangka Belitung, KPU menargetkan tingkat partisipasi di atas 70%. Namun, kampanye dan sosialisasi pasangan calon dan KPUD hanya mampu menarik 62% warga pemilik hak suara untuk datang ke TPS.

Gerakan Rakyat Babel Bersatu pun meminta KPU bertanggung jawab. “Pemerintah provinsi telah menggelontor­kan anggaran Rp88 miliar untuk mengongkosi pilkada. KPUD Bangka Belitung telah gagal karena masih banyak warga yang golput,” tuding Marsidi, Ketua Umum GRBB. Ketua KPU Bangka Belitung, Fahrurozi, menolak dinilai gagal. “Kami telah bekerja maksimal.” Seusai pencoblosan, KPU di sejumlah daerah digeruduk massa yang tidak puas. Di Yog­yakarta, simpatisan pasangan calon Imam Priyono-Achmad Fadli mendatangi Kantor KPU untuk menuntut kotak suara disimpan dan dipindahkan ke Polres Yogyakarta.

“Kami tidak memercayai KPU Kota Yogyakarta. Mereka tidak netral,” papar Fokky Andriyanto, koordinator aksi. Namun, Ketua KPU Wawan Budiyanto memastikan lembaganya sudah bersikap netral. “Semua tindakan hingga rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah sesuai aturan. Kami netral dan independen.” Sikap serupa juga dilontarkan Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, Ronald Manoach, untuk menanggapi dugaan pelanggaran pilkada. “Kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang seperti yang mereka minta. Laporan dugaan pelanggaran pilkada yang mereka ajukan masih kurang lengkap. Bukti dan saksi belum kuat.” Di Banjarnegara, Jawa Tengah, KPU menyediakan waktu selama tiga hari bagi pihak yang akan mengajukan gugatan. (FD/JI/RF/AU/MC/LD/DG/AD/N-2)