Menperin Bantu Vokasi Buruh

PEMERINTAH memperkirakan ada perkembangan industri yang menampung sekitar 400 ribu tenaga kerja. Karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan membantu menyiapkan tenaga kerja yang andal sesuai dengan kebutuhan sektor industri. "Tiga tahun ke depan kami perkirakan ada tambahan sekitar 400 ribu tenaga kerja dengan berbagai industri kawasan industri," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat peringatan HUT Ke-44 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/2).

Ia mengemukakan di berbagai daerah akan dipersiapkan pelatihan vokasi yang akan diluncurkan Jatim. "Nantinya ada link and match sebanyak 50 industri dengan 250 sekolah menengah kejuruan (SMK) dan diharapkan per tahun bisa mengeluarkan 50 ribu tenaga kerja yang handal," katanya. Dia mencontohkan rencana pembangunan pabrik alas sepatu di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan pabrik petrokimia refinery crackers di Jawa Barat yang bisa menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja.

Ia mengakui Kemenperin tengah memprioritaskan percepatan pembangunan industri petrokimia di dalam negeri pada tahun ini. "Sektor strategis ini berperan penting sebagai pemasok bahan baku bagi banyak manufaktur hilir seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetik, hingga farmasi. Untuk itu, kami mendorong investasi industri petrokimia agar bisa terealisasi tahun ini," katanya. Airlangga menyebutkan sudah ada dua perusahaan petrokimia yang telah melaporkan untuk segera menanamkan modal di Indonesia dalam upaya meningkatkan kapasitas dan membangun pabrik baru.

Menurut Airlangga, masih banyak kawasan industri baru di Tanah Air yang dipersiapkan hingga tiga tahun ke depan. "Baru tahap konstruksi sudah menyerap tenaga kerja, apalagi pada saat pabrik sudah beroperasi," kata Airlangga. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan di Jatim masih terdapat sejumlah permasalahan tentang tenaga kerja. "Salah satunya ialah pengangguran terbuka di Jatim yang mencapai sekitar 800 ribu orang. Ini harus dicarikan solusi," katanya.

Ketua KSPSI Jatim Achmad Fauzi mempersoalkan masih tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK). Di Jatim, sambung dia, PHK antara lain disebabkan pihak manajemen merelokasi pabrik ke wilayah lain dengan tingkat upah minimum regional (UMR) lebih rendah. "Kami meminta pengusaha agar tidak mudah mengeluarkan kebijakan PHK sebab masih bisa mengambil alternatif, seperti mengurangi jam lembur dan efisiensi lain," kata dia.