Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD Kabupaten Bantul menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar untuk kunjungan kerja selama 2017. Besarnya anggaran itu, menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis, sama dengan anggaran tahun sebeluklmnya. "Ada jatah maksimalnya untuk kunker masing-masing anggota dewan, namun anggaran kunker tahun ini sekitar Rp10 miliar," kata Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis di Bantul.
Anggaran kunker anggota DPRD ke berbagai kabupaten/kota dalam negeri itu, tambahnga, besarannya hampir sama dengan tahun 2016 yang sekitar Rp10 miliar, namun tujuan dan kepentingannya beda dengan tahun sebelumnya itu.
"Anggarannya sama, cuma kebutuhannya kan lain, sesuai dengan biaya yang terkait hotel dan transportasi selama kunker. Tapi ketersediaan anggarannya sama, tidak ada kenaikan anggaran," katanya.
Helmi belum mengetahui lokasi mana saja yang akan menjadi tujuan kunker anggota DPRD Bantul yang berjumlah 45 orang, karena yang menjadwalkan ada di pihak Badan Musyawarah (Banmus).
"Kunker saya tidak hafal, tetapi yang jelas bertujuan meningkatkan kapasitas. Agendanya pertama konsultasi ke kementerian atau lembaga terkait dengan materi yang akan dibahas alat kelengkapan (alkap) itu," katanya.
Selanjutnya, kata dia, konsultasi yang dilaksanakan oleh inisiator rancangan peraturan daerah (raperda), panitia khusus (pansus), komisi-komisi, badan -badan sesuai dengan kebutuhan materi yang mereka inginkan.
Helmi mengatakan kemudian ada studi komparasi ke luar daerah bisa dalam dan luar Jawa yang bertujuan memperkaya khasanah pembahasan materi yang dibutuhkan dengan waktu tiga hari dalam Pulau Jawa dan empat hari luar jawa. "Kalau berapa kali kunjungan itu sesuai kebutuhan alkap masing-masing, untuk pengaturan jadwal yang punya otoritas sekretariat DPRD, tapi ada komitmen dari banmus agar semaksimal mungkin berkualitas," katanya. (OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved