Memperjuangkan Kebahagiaan Anak Lembata

WAJAH Gregorius Yoseph Laba, 16 siswa SMA Negeri 1 Nabutukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, itu terlihat serius. Ia sedang berpikir apa yang hendak dilakukannya untuk memperjuangkan anak-anak di kampung halamannya yang mengalami kekerasan. Sejak terpilih sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Lembata, Gregorius aktif mengadakan diskusi dengan teman-teman sebayanya. Kemarin, ia mengangkat tema diskusi tumbuh kembang anak. Di depan teman-teman diskusi, Gregorius mengakui tumbuh kembang anak di Lembata masih terbelenggu. Bahkan kasus kekerasan anak pun bermunculan di kabupaten tersebut. “Persoalan seperti kekerasan terhadap anak dan ketiadaan infrastruktur itu untuk mengukur indeks kebahagiaan. Ini masalah yang kerap disepelekan pemerintah. Kami melalui forum ini ingin menggugah kesadaran pemerintah untuk peduli kepada generasi penerus,” ujar Gregorius, Selasa (14/2).

Dua alasan itulah yang melatarbelakangi terbentuknya Forum Anak Lembata. Ia menambahkan, kesejahteraan menjadi kunci utama untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. “Saya dengar dari kakak-kakak di Plan International (sebuah LSM), orang hidup sejahtera cenderung bersikap baik. Sebaliknya orang yang cenderung destruktif karena hidup tidak bahagia dan tidak sejahtera,” ujarnya. Infrastruktur penunjang indeks kebahagiaan anak seperti taman rekreasi anak, perpustakaan khusus anak, dan sarana belajar untuk anak menjadi penunjang tumbuh kembang anak. “Itu salah satu yang dibutuhkan anak-anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,” kata Gregorius.

Dalam menanggapi pendapat Gregorius, anggota DPRD Kabupaten Lembata dari Partai Demokrat, Antonius Molan mengatakan pada 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah itu dilaporkan sebanyak 100 kasus. Pemerintah daerah melalui Rumah Perlindungan Anak Terpadu hanya mampu mengatasi 50 kasus karena minimnya dana. Selain itu, menurut Molan, rendahnya intervensi APBD dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Ambrosius Leon berpendapat, anak-anak harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. “Terutama pembangunan untuk pemenuhan hak anak-anak,” kata Ambrosius. (Alex Taum/N-3)