Jelang Coblosan, di Buol Marak Kampanye Hitam

JELANG pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, terindikasi maraknya kampanye hitam dari salah satu pasangan calon (paslon) di daerah itu.

Ketua Panwaslih Buol, Armila Ardin, mengatakan sudah menerima beberapa laporan dari timnya yang bergerak di lapangan. "Sudah ada laporan dari tadi pagi (Selasa, 14/2), kami terus mendalami laporan itu," terangnya di Buol, Selasa (14/2).

Menurut Armila, kampanye hitam itu berupa penyebaran brosur yang di dalamnya berisi ajakan dari salah satu paslon.

"Jadi brosurnya disebar ke sejumlah desa dan kecamatan di Buol. Isinya lebih ke ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yang ada di dalam brosur tersebut," jelasnya.

Armila menambahkan, pembagian brosur sehari jelang hari pencoblosan jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan Panwaslih dalam pilkada serentak tahun ini.

Panwaslih sejauh ini telah banyak menerima laporan. Namun belum ada yang bisa ditindak karena belum cukup bukti. "Yang pasti kalau ditemukan dan terbukti sudah jelas sanksinya didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada. Atau pun kalau terbukti pasca voting day tetap akan diproses sesuai peraturan yang berlaku."

Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Indonesia di lapangan, indikasi kampanye hitam gencar dilakukan paslon nomor urut 1 Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu. Bentuk kampanye hitamnya bervariasi, mulai dari menyebar brosur hingga menyebarkan bantuan kepada sejumlah warga.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Amirudin yang merupakan petahana dan mulai aktif kembali sebagai Bupati Buol memanfaatkan jabatannya untuk menggalang massa.

Di kelurahan itu berdasarkan laporan warga, Amirudin memberikan bantuan sembako berupa beras 10 liter, mie instan 1 kardus, dan ikan kemasan lima kaleng kepada 300 kepala keluarga di tiga kecamatan.

"Kami diberi tahu kalau itu bantuan dari Pak Bupati, kami ambil saja karena gratis. Kami tidak tahu kalau ini adalah sogok atau apalah namanya," imbuh warga itu.

Sementara itu, Komisioner Panwaslih Buol Rusmin mengaku telah menerima laporan adanya bantuan tersebut. Namun pihaknya belum bisa bertindak banyak selain koordinasi.

"Kami sudah koordinasikan dengan pasangan nomor 1, menurut mereka itu murni bantuan pemerintah melalui Bupati. Meski begitu, kami tetap dalami jangan sampai ada muatan politik di dalamnya." ujar dia terpisah. (X-12)