Pengungkapan Politik Uang pada Pilkada Pati Berlanjut

PENGUNGKAPAN dugaan politik uang (money politic) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati, Jawa Tengah, terus berlanjut.

Warga bersama relawan kotak kosong kembali menangkap pelaku dan menyita amplop yang diduga dibagikan oleh tim sukses pasangan calon Haryanto-Saiful Arifin.

Pemantauan Media Indonesia di Pati, Selasa (14/2), atau sehari jelang pelaksanaan pencoblosan, situasi politik di Kabupaten Pati, Jateng, kian memanas.

Warga dan relawan kotak kosong terus mengungkap terjadinya politik uang di 21 kecamatan yang dipandang terstruktural dan masif, karena selain melibatkan tim sukses dan melibatkan perangkat desa, pengurus partai pendukung juga dalam kurun waktu hampir bersamaan di seluruh kecamatan.

Tidak hanya ratusan amplop yang rata-rata berisi uang Rp15.000 berhasil disita, sejumlah para pengedar politik uang tersebut juga ditangkap. Dari mulut mereka diperoleh keterangan bahwa para pemilih telah dipesan untuk mencoblos pasangan calon tunggal pada saat pemilihan besok.

"Yang berhasil kita tangkap kali ini, tidak hanya bukti money politic untuk warga yang rata-rata Rp15.000 per amplop, tetapi juga uang Rp400 ribu yang akan diberikan kepada empat tokoh masyarakat," kata Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati, Sutiyo, Selasa.

Tidak hanya tim relawan kotak kosong yang melakukan penangkapan, menurut dia, yang menarik di masa tenang dan jelang pencoblosan saat ini, warga di kawasan Pati Selatan seperti Kecamatan Sukolilo dengan kesadaran penuh mengembalikan langsung uang tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati.

Dengan dua buah bus dan beberapa kendaraan kecil, ujar Sutiyo, warga Pati Selatan mendatangi Panwaslu untuk menyerahkan uang tersebut, bahkan penyerahan ini juga disaksikan langsung oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Teguh Purnomo yang juga melakukan investigasi terhadap adanya politik uang tersebut.

"Ini benar-benar money politic yang masih dan terstruktur, kita berharap agar ada langkah nyata terhadap pengungkapan ini," tambahnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, mengatakan, Jateng merupakan daerah rawan terhadap tindak politik uang di Pilkada. Oleh karena itu, pihaknya menurunkan ratusan pengawas partisipatif untuk melakukan pengawasan politik uang serta kecurangan pada saat pencoblosan.

"Masalah besar pilkada dan pemilu itu money politic, tetapi hal itu sudah diatur oleh undang-undang baik yang memberi dan menerima, bahkan birokrasi pemeritahan yang sering tertangkap tangan terlibat aktif dalam pilkada sebagai pendukung paslon. Pada Pilkada 2015 lalu, Bawaslu Jateng menemukan 356 kasus pelanggaran dan 132 laporan," ujarnya.

Sementara itu, calon Bupati Haryanto membantah pihaknya telah melakukan politik uang. Apalagi, kata dia, sebagai calon tunggal yang tidak mempunyai saingan serta didukung oleh partai-partai besar, itu menjadi modal yang sangat besar untuk memenangi pilkada tanpa harus melakukan politik uang.

"Saya bersih dan tidak melakukan hal itu, karena sia-sia saja mengingat dukungan sudah mencukupi dan pasti menang," katanya. (OL-3)