LP Diberdayakan sebagai Agrobisnis

LEMBAGA Pemasyarakatan (LP) Kelas III Warungkiara, di Desa/Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, baru beroperasi pada 2011. Namun, LP yang dihuni sekitar 495 warga binaan itu menjadi istimewa karena ditunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) sebagai LP industri berbasis agrobisnis. Dengan memanfaatkan bantuan dana dari APBN Perubahan 2016, LP Kelas III Warungkiara mengembangkan penggemukan sapi potong dan pertanian penunjang pakan sapi, yang terintegrasi dengan peternakan terpadu berkapasitas 200 ekor. “Siapa yang akan mengurusnya nanti? Ya tentu para warga binaan yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan. Ini wujud nyata negara hadir untuk bersama-sama memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat meresmikan LP industri berbasis agrobisnis, Sabtu (4/2).

Pada kesempatan itu, Yasonna juga meluncurkan laman LP Kelas III Warungkiara, panggilan video, serta penandatanganan nota kesepahaman. Ia pun berharap berbagai inovasi perlu ditelurkan di setiap LP agar warga binaan tidak jenuh dengan situasi di dalam penjara. Pengembangan LP industri berbasis agrobisnis di Jawa Barat tak hanya di LP Kelas III Warungkiara. Sebetulnya ada sembilan LP yang dipercaya sebagai LP industri berbasis agrobisnis. Kesembilan LP itu ialah LP Kelas I Cirebon yang berorientasi pada produksi kain dan rotan, LP Kelas I Sukamiskin Bandung berorientasi pada percetakan, LP Kelas III Bekasi fokus pada industri manufaktur, LP Kelas II Karawang fokus pada industri budi daya ikan, LP Kelas III Gunungsindur fokus pada budi daya ikan air tawar dan industri pengolahan pakan ikan, LP Kelas II Bogor fokus pada pengolahan daging sapi dan ikan dalam wujud bakso dan hasil pemasaran industri, LP Kelas II B Kota Sukabumi fokus pada pengolahan daging sapi dan ikan dalam wujud bakso dan abon serta hasil pemasarannya, LP Kelas II Cibinong fokus pada penggemukan sapi potong dengan kapasitas 114 ekor, serta LP Kelas II Kuningan berfokus pada penggemukan sapi potong dengan kapasitas 200 ekor dan pertanian penunjang pakan sapi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jabar, Susy Susilawati, menyambut baik inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi warga binaan. Warga binaan di LP Kelas III menyambut dengan senang banyak kegiatan di LP. “Setelah bebas, kami punya keterampilan,” ujar seorang warga binaan. (Benny Bastiandy/N-3)