[WAWANCARA Ridwan Kamil] Basmi Anggaran Siluman dengan E-Budgeting

WALI Kota Bandung Ridwan Kamil atau Kang Emil mengakui praktik pemborosan anggaran kerap ditemuinya. Namun, dengan sejumlah strategi, ia dapat melakukan efisiensi hingga Rp2 triliun.

Tak mengherankan jika Kota Bandung menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mampu meraih predikat A pada wilayah I, yang meliputi Sumatra, Banten, dan Jawa Barat.

Berikut ini petikan wawancara wartawan Media Indonesia Bayu Anggoro dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atas pencapaian tersebut.

Setelah mendapat nilai A dalam SAKIP, apa penilaian Anda terhadap kinerja anak buah di lapangan?
Di Indonesia ini susah dapat nilai A. Kota Bandung bersama Banyuwangi bisa. Kinerja aparatur dianggap terbaik. Nilainya di atas 80. Pekerjaan yang dilakukan aparatur Kota Bandung nyambung dengan visi misi.

Kalau pekerjaan enggak nyambung, berarti ada pemborosan uang. Yang saya mau, Nawa Cita mau, RPJMD mau. Makanya terlihat banyak perubahan karena uangnya memang ada.

Kalau sebelumnya?
Dulu uangnya ada, tapi habis buat diri sendiri. Sekarang habis buat masyarakat. Efisiensi hampir Rp1 triliun-Rp2 triliun ada, di semua anggaran. Yang dulu ngarang-ngarang, dulu butuh lampu lalu lintas, tapi dibelikannya motor.

Dulu banyak belanja ke diri sendiri. Uang habis, tapi tidak berefek. Kenapa habis tapi tak berefek? Tidak berdampak? Karena enggak nyambung antara tujuan yang dimaksud, dengan yang dibelanjakan.

Strategi apa yang telah dilakukan?
Dengan e-budgeting, supaya tidak ada anggaran siluman masuk. Anggaran ditambahi dengan tunjangan dinamis tadi. Orang bekerja 6.000 menit dengan keadilan.

Kalau itu berhasil, tinggal WTP yang insya Allah kita dapatkan. Selesai reformasi birokrasi di Kota Bandung. Kalau reformasi birokrasi selesai, tinggal dikunci peraturan. Sisanya kita mah berinovasi saja, enggak usah ngurus-ngurus dapur lagi.

Target ke depan?
Target mau meningkatkan predikat AA, tapi agak sulit. AA itu kalau organisasinya luar biasa. Sistem organisasi kan bukan kita yang <>nentuin, diatur Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).

Jadi, kalau dari sananya enggak mengubah pola pikir organisasi, ke bawahnya saya enggak bisa. Lihat, kayaknya mah mentok di predikat A.(N-4)