BUMDes kian Marak, Pemerintah Percepat Bentuk Holding

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Sandjojo saat ini serius mempercepat pembentukan holding Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal itu mengantisipasi jumlahnya yang kian marak hingga lebih dari 22 ribu BUMDes.

"Pentingnya holding BUMDes adalah untuk memastikan bahwa setiap BUMDes tidak hanya papan nama. BUMDes payung hukumnya sudah ada, dan sekarang sudah menjadi tren, tapi tidak semua desa mempunyai SDM (sumber daya manusia) yang mampu mengelola BUMDes. Kita buatkan holding BUMDes, yang akan memastikan setiap BUMDes mendapatkan pelatihan," ujarnya di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Kamis (19/1).

Holding BUMDes itu rencananya, lanjut dia, dikelola secara terpusat melalui salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Menteri Eko juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membentuk holding BUMDes di lingkup kabupaten dan provinsi.

"Saya sudah bicarakan bicarakan ini ke beberapa pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membuat holding. Sekarang dari jumlah BUMDes yang ada setelah evaluasi ada sekitar 8 ribu BUMDes yang aktif, dan 4 ribu BUMDes yang berhasil memperoleh keuntungan. Kalau sudah ada holding, akan ada koordinator yang mengubah BUMDes menjadi besar," terangnya.

Ia menambahkan, dengan adanya holding, BUMDes berpotensi besar untuk menjadi perusahaan besar setara internasional. Jika setiap desa dengan jumlah yang mencapai 74.910 desa memiliki BUMDes, besarnya jaringan tersebut akan mampu menarik supplier dengan mudah.

"Desa-desa pun kalau dikonsolidasikan akan menjadi besar. Kalau 75 ribu BUMDes sudah terbentuk, tidak perlu lagi mencari supplier, tapi supplier yang akan mencari BUMDes," tegasnya.

Lebih lanjut Mendes mengatakan, jika program BUMDes telah menunjukkan perkembangan signifikan, lantas ke depan, subsidi-subsidi dari pemerintah akan disalurkan melalui BUMDes. Kemudian, BUMDes juga disarankan untuk mengoordinasikan koperasi-koperasi desa setempat.

"Ini koperasi dan BUMDes itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau koperasi keuntungannya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota, keuntungan BUMDes digunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa. Nah, BUMDes bisa mengakomodasi koperasi-koperasi, misalkan koperasi para petani," paparnya.

Dalam hal ini, Eko juga mengajak seluruh komponen perguruan tinggi untuk menjadi ikon pemersatu bangsa. Karena menurutnya, kunci dari kesuksesan sebuah negara bergantung pada kerja sama dari semua stakeholder.

"Kita ini suka mengerjakan hal kecil sendiri-sendiri sehingga sulit untuk maju. Padahal, kalau dilakukan bersama-sama, bangsa kita bisa menjadi besar. Saya harap Universitas Brawijaya ini bisa menjadi penggagas agar kita melakukan hal yang besar bersama-sama," ungkapnya. (RO/OL-3)