Pejabat Imigrasi Legalkan Pungli

TIM Satgas Pungli Polda Lampung menangkap calo di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung. Calo bernama Maryono ditangkap Kamis (19/1). Dari Maryono, petugas menyita uang sebesar Rp1,5 juta dari hasil pungli pengurusan paspor yang seharusnya hanya Rp355 ribu. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih menjelaskan Maryono ialah perpanjangan tangan Kasubsi Status Keimigrasian Erlangga Dwi Saputra. "Setelah dimintai keterangan, Maryono menjelaskan uang itu diserahkan kepada Erlangga," kata Sulistyaningsih, kemarin.

Jumlah uang pungli yang diterima Erlangga melalui Maryono bervariasi dari kisaran Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per berkas pemohon. Aksi pungli itu dilakukan Maryono sejak Erlangga pindah ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung satu tahun lalu. Dari Jawa Timur, Bupati Pasuruan M Irsyad Yusuf melantik tim Saber Pungli, Jumat (20/1). Dalam pidatonya, Irsyad Yusuf mengharapkan tim Saber Pungli benar-benar bertindak tegas menangkap pelaku pungli dari lembaga pelayanan publik di jajaran pemerintahan.

"Jangan hanya se-remonial, harus bergerak. Unit ini harus efektif untuk membersihkan segala bentuk pungli di semua instansi pemerintahan dan pelayanan masyarakat lainnya. Kita ingin memberikan yang terbaik dan bukan membebani masyarakat," kata Irsyad. Anggota Unit Pemberantasan Pungli itu terdari atas unsur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, kepolisian, dan kejaksaan. Kapolres Pasuruan AKB M Aldian, salah satu penanggung jawab tim Saber Pungli, menjamin efektivitas kerjanya meski semua anggota memiliki tugas dan fungsi di instansi masing-masing.

Dari Jawa Tengah, Bupati Banjarnegara Prijo Anggoro mempersilakan tim Saber Pungli yang baru saja terbentuk untuk memproses aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pungli. "Sanksinya nantinya sesuai dengan tingkat kesalahan," kata Priyo. Untuk meminimalkan terjadinya pungli, Polda Sumatra Selatam gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang e-Tilang.

Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel AKB Doni Eka Saputra mengatakan, apabila masyarakat ditilang karena melanggar lalu lintas, dengan sistem e-Tilang bisa lebih cepat dan mudah karena pembayaran denda lewat ATM terdekat. E-Tilang akan diberlakukan serentak pada 1 Februari.