Terlalu Banyak Honorer Dikurangi

UNTUK membayar gaji tenaga honorer di Provinsi Bangka Belitung yang berjumlah 1.810 orang, Pemprov mengeluarkan anggaran Rp47,8 miliar per tahun dan itu cukup menguras APBD.

Karena itu, Pemprov Babel terus menekan jumlah tenaga honorer dengan menyetop penerimaannya mulai 2018.

"Honorer itu masih diperolehkan untuk sopir, satpam, dan kebersihan. Kalau staf tidak ada itu, walau dia SMA, atau S-1, tidak ada honor untuk staf administrasi. Kita terus tekan jumlahnya," kata Kepala BKD, Diklat, dan Korpri Babel, Sahirman, kemarin.

Sementara itu, Pemkab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, setiap tahun harus menggelontorkan anggaran Rp47 miliar untuk membayar gaji honorer yang jumlahnya lebih dari 3.400 orang.

"Karena itu, pemkab akan melakukan penyesuaian tenaga harian lepas (THL) karena jumlahnya sudah melebihi kebutuhan," kata Bupati Penajam Paser Utara.

Biaya operasional Wakil Bupati Tapanuli Utara, Sumut, selama periode 2015-2016 belum bisa dipublikasikan ke masyarakat.

Manoras Taraja, Kepala Inspektur Pemkab Tapanuli Utara, mengaku hal itu bersifat rahasia karena belum dilaporkan ke pimpinan.

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi berpesan kepada seluruh camat untuk menolak anggaran pendapatan dan belanja negara apabila tidak mengganggarkan minimal 30% untuk pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, APBD murni Provinsi Kaltim 2017 yang mencapai Rp8,1 triliun dinilai tidak pro pada anggaran perbaikan lingkungan.

Dari Riau, anggaran Rp514 miliar untuk perjalanan dinas pejabat dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2017 dinilai sebagai pemborosan.

Dari jumlah itu, sebanyak 33% atau sekitar Rp174,7 miliar digunakan untuk belanja perjalanan dinas anggota DPRD Pemprov Riau.

"Pada APBD 2017 terdapat beberapa kegiatan dewan yang berpotensi memboroskan keuangan daerah sebesar Rp174,7 miliar, di antaranya kunjungan kerja DPRD dalam/ luar daerah Rp56,8 miliar, kunker AKD Rp58,5 miliar, dan kegiatan reses dewan Rp30,4 miliar," jelas Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman.

Selain belanja dinas, ada 12 jenis kegiatan lain yang dianggap tidak berdampak langsung terhadap publik sejumlah Rp1,03 triliun.