Pemimpin Daerah Hadapi Intoleransi

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkhawatirkan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih akan menjadi sorotan di 2017. Sebab, belajar dari 2016, Komnas HAM masih mencatat beragam tindakan intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tindakan intoleran itu seperti perusakan tempat ibadah, pelarangan ibadah keagamaan, dan intimidasi terhadap kelompok keagamaan. Dari seluruh laporan yang masuk ke Komnas HAM, pengaduan paling banyak didapat di Provinsi Jawa Barat.

Akan tetapi, sejumlah kepala daerah di Jawa Barat mengungkapkan optimisme. Apalagi, masyarakat Jabar sebenarnya adalah warga yang toleran dan sudah rekat dengan keberagaman.

Kebebasan Beragama Jangan Disalahgunakan
WAKIL Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Oded M Danial, mengklaim kondisi kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Umat beragama bisa menjalankan aktivitas beragama dengan bebas dan baik tanpa kendala berarti.

"Buktinya baik-baik saja, tidak ada yang namanya terancam. Di Kota Bandung, baik-baik saja. Kalaupun ada kejadian, tidak terlalu besar. Itu bisa diselesaikan dengan baik," kata Oded.

Apalagi, pemerintah kota mendapatkan dukungan kuat dari semua pihak terkait, termasuk aparat keamanan, yang tergabung dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

"Mereka aktif melakukan pendekatan ke kelompok agama, mempererat silaturahim," katanya. Bahkan, lanjutnya, setiap ada acara keagamaan, pemerintah dan aparat keamanan aktif berkontribusi. "Ketika ada seremoni, kita saling menjaga, saling menghormati," katanya.

Namun, dia mengingatkan masyarakat agar kebebasan menjalankan keyakinan agama tidak disalahgunakan. "Selama agama itu diakui negara, harus dilindungi. Namun, jangan sampai aliran sesat bisa bebas bergerak," katanya.

Toleransi Terkait Psikologi Kepala Daerah
PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi telah memberikan layanan pendidikan beragama bagi seluruh siswa muslim dan nonmuslim, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Toleransi Agama/Keyakinan, mengeluarkan surat edaran jaminan beribadah dan berkeyakinan, serta menambah fasilitas ruang ibadah sesuai dengan keyakinan/kepercayaan.

Menurut pria yang kerap disapa Kang Dedi itu, masyarakat Sunda ialah suku yang sangat toleran.Maraknya pelaporan tindakan intoleran di Jabar, menurut dia, tidak terlepas dari kepemimpinan daerah.

"Masalah toleransi berkaitan dengan psikologi kepala daerah. Ada yang berjalan dengan ideologi Pancasila, ada pula yang menjaga popularitas sehingga memberi stigma," ucapnya.

Selain itu, bagi Kang Dedi, diperlukan sikap tegas aparat penegak hukum terhadap kelompok intoleran. Di saat aparat TNI dan Polri mengendur, isu SARA bertumbuh. Masyarakat tidak memiliki cengkeraman kuat terhadap agresivitas kelompok intoleran. "TNI dan Polri merupakan institusi ideologis yang tidak terkena dampak politis."

Selalu Ada Tantangan Kelola Keberagaman
Bagi Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto, keberagaman sudah mengakar di Kota Bogor. Kota Bogor, bagi Bima Arya, merupakan kota yang penuh kenikmatan keberagaman dan kebersamaan.

Kendati demikian, selalu ada tantangan dan cobaan. "Tantangan untuk mengelola keberagaman itu karena sekarang warga makin sensitif. Ditambah lagi media yang semakin bebas. Nah itu, jadi tantangan utama. Bagaimana tetap memperkuat kebersamaan di tengah begitu banyak perbedaan," ungkap Bima.

Menurutnya, perbedaan ialah sebuah keniscayaan. Namun, kebersamaan harus diperjuangkan. "Harus ada kegigihan dari pemimpin di daerah dan masyarakat untuk selalu merawat keberagaman dan kebersamaan," katanya.

Caranya, kata dia, antara lain dengan membuka ruang dialog dengan semua elemen. "Yang telah ada pada konstitusi. Kembalikan lagi semua pada konstitusi, tidak boleh tunduk pada kepentingan jangka pendek. Pijakan kita konstitusi," pungkasnya. (BY/RZ/DD/Ant/N-1)