Lelang Jabatan tidak Efektif

LELANG jabatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia menuai pro dan kontra. Bahkan dianggap tidak efektif. Hal itu dikemukakan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat menanggapi pro dan kontra lelang jabatan.

“Tidak ada yang istimewa dengan lelang jabatan. Itu biasa saja, tidak efektif. ­Malahan memperpanjang birokrasi menjadi terlalu jauh. Padahal saya sebagai gubernur yang harus bertanggung jawab atas pejabat yang saya pilih,” tegas Syahrul, kemarin.

Alasannya, lelang jabatan membutuhkan proses waktu 5-6 bulan. “Bagaimana akan ada pekerjaan jika lowong. Kinerjanya juga kurang bagus. Pastinya bisa menghancurkan pemerintahan,” tambahnya.

Ia memaparkan di pemerintahan, setiap jenjang ada dua pengawas karena orang berkarier, dan setiap saat dievaluasi tiap kepala bagian setingkat di atasnya. “Kalau lelang jabatan, evaluasinya dikemanain, jika orang luar saja bisa langsung masuk melalui proses lelang,” lanjutnya.

Berdasarkan pengalamannya, jabatan yang perlu dilelang itu yang terkait langsung dengan pelayanan publik, seperti rumah sakit.

“Kalau kepala biro, ngapain? Itulah sebenarnya yang tidak dipahami dan bertentangan dengan pemahaman saya. Tapi itu amanah undang-undang, ya kita laksanakan,” pungkasnya.

Pendapat serupa dikemukakan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, sekaligus mantan Ketua Lembaga Administrasi Negara, Agus Dwiyanto.

Menurutnya, seleksi terbuka atau lelang jabatan ini harus ada evaluasi. Lelang terbuka, lanjut Agus, bagus tapi harus diperkuat dengan talent scouting dan pembinaan karier di dalam sebab tidak semua orang mau mengikuti proses seleksi terbuka karena banyak alasan.

Misalnya, secara kultural dan kepercayaan masih ada anggapan tidak baik.

“Ada ajaran agama tidak boleh cari jabatan. Nah di sini perlu talent scouting agar panitia seleksi mencari orang-orang dari luar yang layak didorong untuk ikut seleksi terbuka,” ujarnya.

Di dalam instansi, lanjut Agus, harus ada upaya pembinaan karier.

Orang-orang yang berprestasi dan layak bisa langsung dilibatkan sebagai calon.

“Harus ada kombinasi antara rekrutmen terbuka, pembinaan karier, dan talent scouting untuk mencari orang-orang luar yang bisa membawa pemikiran segar dalam birokrasi,” kata dia.

Apalagi di daerah-daerah, kepala daerah sudah memiliki calon-calon yang dianggap mampu menduduki pos-pos jabatan.

“Kalau sudah ada calon, mengapa harus mengadakan lelang terbuka? Jadi akhirnya menimbulkan keraguan bagi sejumlah pihak yang akan ikut lelang terbuka,” tambahnya.

Lelang terbuka
Dari Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lamongan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan rekomendasi lelang jabatan.

“Ini karena masih kosongnya 11 formasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Lamongan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Lamongan, Ismunawan.

Masih soal lelang jabatan, di Nusa Tenggara Timur tiga ­jabatan pemimpin tinggi pratama atau kepala dinas di Kabupaten Lembata masih kosong. Pemkab Lembata baru akan melakukan lelang pada Februari mendatang.

Penjabat Bupati Lembata, Sinun Petrus Manuk, kepada Media Indonesia mengatakan organisasi pemerintahan daerah yang lowong ialah kepala dinas pertanian, kepala dinas sosial dan BPMD, serta kepala dinas perumahan dan pertanahan. (AT/YK/PT/N-3)