DPRD Sukabumi Soroti Hasil Seleksi Baperjakat

KOMISI I DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, mempertanyakan seleksi pejabat eselon III dan IV yang dilakukan Baperjakat.

"Kalau untuk lelang jabatan pejabat eselon atas (eselon II) sudah oke, tapi penempatan eselon di bawahnya belum sesuai. Masih ada kesan unsur kedekatan dengan pemegang kebijakan," tutur Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo, kemarin (Senin, 9/1).

DPRD, sambung dia, mengaku belum puas dengan jawaban Baperjakat dalam rapat dengar pendapat (RDP), pekan silam. "Baperjakat menjawabnya terlalu normatif. Penempatan pejabat itu berdasarkan rekomendasi dari setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian dikaji Baperjakat untuk diputuskan dan ditetapkan wali kota. Itu terlalu normatif," tuturnya.

Padahal, informasi yang dia terima kontradiktif dengan penjelasan Baperjakat. OPD mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi. Karena itu, imbuhnya, Komisi I DPRD akan memanggil kelurahan dan kecamatan untuk mengklarifikasi penempatan pegawai.

Sebelumnya, Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengaku proses seleksi lelang jabatan sudah berjalan profesional. "Yang tes kan bukan saya. Saya ikuti hasil tes. Jika pejabat bersangkutan berada pada urutan pertama, ya itu yang berhak menduduki posisi," terang Muraz.

Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo, mengaku telah lama melaksanakan lelang jabatan secara terbuka dan terukur untuk pengisian jabatan eselon II.

Dengan demikian, lanjut dia, para calon pejabat harus mengikuti seleksi secara ketat. "Awalnya aparat sipil negara (ASN) mungkin kaget dan resah. Namun, setelah dilaksanakan secara transparan, akhirnya terbiasa dan tidak menjadi masalah lagi," kata Yoyok.

Gubernur nonaktif Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi mengaku keberatan menggunakan mekanisme lelang jabatan untuk mengisi posisi OPD. Orang-orang yang terpilih dari hasil lelang jabatan kerap tidak sesuai dengan dirinya.

"Kan dalam memimpin Babel, saya perlu pejabat yang memang sejalan, kecuali kalau dari yang lolos lelang memang sejalan," kata Rustam.

Dirinya lebih memilih memercayai mekanisme seleksi pegawai eselon II melalui Baperjakat. "Namanya juga lelang, berarti terbuka luas bagi mereka yang memenuhi syarat. Nah, inilah yang sulitnya bagi saya. Makanya saya lebih memilih tidak usahlah dengan lelang jabatan. Cukup Baperjakat. Hasilnya jelas, pasti sejalan dengan saya," ucap Rustam.

Tidak konsisten
Analis Kebijakan Publik Stisipol Pahlawan 12 Bangka Belitung Bambang Ari Satria mengatakan lelang jabatan yang terbuka bertujuan mencari orang terbaik dan bersih serta mengikis praktik suap dalam pengisian posisi strategis di birokrasi.

Hanya, lanjut dia, masih ada kepala daerah yang tidak konsisten menjalani konsep itu. "Masih saja ada kepala daerah yang sudah lelang jabatan, tapi yang dipilih bukan berdasarkan nilai terbaik. Sakitnya begini. Sudah lelang, ternyata yang terpilih bukan yang mempunyai nilai tertinggi," ungkap Bambang.

Walhasil, lanjut dia, kinerja pejabat hasil lelang jabatan juga belum optimal. "Sejauh ini saya perhatikan, pejabat yang lolos melalui lelang jabatan, kinerjanya biasa saja," ucap dia.(RF/PO/BB/YK/LD/AD/SY/CS/BY/FL/BU/AS/TS/N-1)