Bupati Sri Hartini Ditangkap KPK, PDIP Klaten Malu

DEWAN Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Klaten, Jawa Tengah, menyatakan prihatin dan malu atas kejadian penangkapan kader terbaik partai, Bupati Sri Hartini, oleh tim Satgas KPK pada Jumat (30/12) lalu.

Penangkapan Sri Hartini dalam kasus dugaan suap promosi jabatan, juga membuat malu masyarakat Klaten. Karena itu, DPC PDIP memohon maaf. Kini, Sri Hartini dan Suramlan, Kasi SMP Dinas Pendidikan, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu diungkapkan Ketua DPC PDIP Klaten Sunarno dalam jumpa pers di kantor DPC PDIP, Kamis (5/1). Turut mendampingi fungsionaris DPC, PAC, dan anggota Fraksi PDIP DPRD Klaten. Andi Purnomo, anak Sri Hartini, selaku Wakil Ketua DPC dan anggota F-PDIP tidak hadir.

Menurut Sunarno, Bupati Sri Hartini dan Wakil Bupati Sri Mulyani adalah kader terbaik PDIP Klaten. Kemenangan dalam pilkada itu fakta dalam proses demokrasi dan konstitusional. Jelas, kemenangan itu membanggakan masyarakat, khususnya PDIP Klaten.

"Akan tetapi, dengan kejadian di rumah dinas bupati pada 30 Desember 2016, yaitu penangkapan Sri Hartini oleh tim Satgas KPK, tentu kami dan jajaran PDIP Klaten sangat terkejut," ujar Bupati Klaten 2005-2015 tersebut.

Namun, DPP PDIP dengan cepat mengambil langkah tegas, yaitu melalui Keputusan No 211/kpts/12/2016 memecat Sri Hartini dari keanggotaan partai. Ini wujud konsistensi dan komitmen partai dalam pemberantasan korupsi, demi terjaminnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Perlu saya sampaikan, bahwa sebagai kader partai dan DPC PDIP Klaten menaruh hormat dan apresiasi terhadap kebijakan DPP PDIP yang telah menunjukkan komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi tersebut," kata Sunarno.

Selaku kader partai dan DPC PDIP Klaten, ia kembali menyatakan prihatin dan malu atas penangkapan Sri Hartini. Karena, kader terbaik partai itu telah melakukan kekhilaftan dan kesalahan fatal, baik terhadap induk partai maupun masyarakat Klaten.

"Namun, perlu kami menandaskan bahwa kejadian operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten oleh KPK, adalah perbuatn individu Sri Hartini. Itu bukan perbuatan dan kebijakan partai. Sehingga,perlu digarisbawahi bahwa perbuatan itu tak bisa dipersepsikan atau dikonotasikan perbuatan partai," imbuhnya.

Dengan kejadian penangkapan Bupati Sri Hartini, Ketua DPC PDIP Klaten mengimbau kepada seluruh kader partai bersama rakyat untuk tetap berkomitmen dalam upaya penegakan hukum, terutama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Kami sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, terutama partai pengusung dan pendukung pasangan Bupati Sri Hartini dan Wakil Bupati Sri Mulyani pada Pilkada Klaten 2015. Kami berjanji, ke depan kader partai yang duduk di eksekutif dan legislatif akan bekerja lebih baik. (OL-5)