Biaya Lampu Jalan Rp1,8 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, merogoh kocek Rp1,8 miliar untuk pembuatan penerangan jalan umum (PJU). PJU tersebut akan dipasang di 79 titik sepanjang Jalan Raya Sadang-Bungursari. Rencananya Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, mengganti lampu PJU di titik lain dengan lampu berspesifikasi sama dengan jalur. “Habis Rp1,8 miliar untuk jalur ini. Di daerah lain terutama yang belum tersentuh penerangan akan diganti dengan lampu berspesifikasi sama,” kata Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum, Dinas Kebersihan, Pertamanan, Cipta Karya dan Tata Ruang, Heri Anwar, Selasa (3/1).

Anggaran untuk pengadaan penerangan ini diambil dari APBD Purwakarta. Adapun PJU yang dibuat pemkab bernuansa etnik. Tiang lampu bercat putih dipermanis dengan bulatan berwarna emas ditambah ornamen kujang sebagai penegas identitas kesun­daan yang selama ini diusung pemkab dalam menerapkan setiap kebijakan. Masih terkait dengan infrastruktur, proyek jembatan baru Tirtonadi senilai Rp19 miliar dipastikan akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun ini.

“Untuk itu, Pemkot Surakarta sudah didesak untuk merampungkan proses ganti rugi, agar pelaksanaannya tidak menemukan permasalahan,” terang Sekretaris Komisi II DPRD Kota Surakarta, Supriyanto. Komisi II yang membidangi infrastruktur, sudah sejak September tahun lalu meminta eksekutif untuk merampungi proses ganti rugi untuk lima pemukim. Pemkot Surakarta telah menyediakan Rp1,5 miliar untuk pembebasan lahan. Persoalan pembebasan lahan juga dialami pada proyek pembangunan flyover Simpang Bandara-Tanjung Api-api di Palembang, Sumatra Selatan. Masih ada belasan persil bersengketa antara warga dan TNI-AU sehingga belum bisa dilakukan pembebasan lahan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Darma Budhy, menjelaskan Pemkot Palembang sudah siap membayar ganti rugi karena sudah masuk pada anggaran 2017. “Tapi kami menginginkan warga menyelesaikan sengketa di hadapan hukum,” ujarnya.

Terlambat
Dari Cirebon, Jawa Barat, DPRD setempat meminta dinas terkait menegur kontraktor yang terlambat membangun gedung baru untuk balai kota. Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar seusai sidak ke lokasi pembangunan gedung, menemukan sejumlah kejanggalan. “Mulai dari jadwal pengerjaan proyek tidak ada. Sudah dua bulan berjalan belum ada satu tiang pancang yang berdiri. Yang tertinggal hanya kolam besar dengan ke­dalaman 3,5 meter yang dipenuhi oleh air,” kata Watid.

Pada bagian lain, puluhan peng­usaha kontraktor dan konsultan tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang mendesak Pemkot Bontang, Kalimantan Timur, segera melunasi sisa tunggakan pekerjaan mereka pada 2016. Para pengusaha meminta Pemkot Bontang membayar tunggakan yang mencapai Rp195 miliar. Terjadinya tunggakan itu karena dana bagi hasil dan dana alokasi khusus triwulan tiga dan empat 2016 tak kunjung dicairkan pusat. Akibatnya, Pemkot Bontang mengalami defisit keuangan. (WJ/DW/UL/SY/BB/N-3)