DPRD Minta Pemkab Evaluasi Kinerja Pegawai Honorer

AKHIR tahun anggaran menjadi saat tepat bagi daerah mengevaluasi kinerja sumber daya manusianya karena berpengaruh terhadap beban pembiayaan dalam APBD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, misalnya, meminta pemkab segera mengevaluasi kinerja pegawai honorer atau tidak tetap di lingkungan pemerintahan daerah.

"Apakah benar-benar menunjang kebutuhan setiap SKPD atau tidak?" kata anggota Badan Anggaran DPRD Bantul Setiya, kemarin.

Dalam catatannya, setidaknya ada anggaran sebesar Rp37 miliar untuk pemberian honor bagi pegawai honorer atau tidak tetap, baik kontrak maupun tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Bantul.

"Jumlah pegawai honorer tidak sedikit dan seharusnya menghadirkan produktivitas yang besar bagi peningkatan layanan Pemkab Bantul," katanya.

Menurut dia, evaluasi pegawai honorer dilakukan sebagaimana amanah evaluasi gubernur atas APBD Bantul 2017 yang merekomendasikan agar pengadaan tenaga honorer harus menyesuaikan standar kebutuhan pegawai dimaksud.

Selain itu, kata dia, juga harus berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setiya menegaskan bahwa penekanan DPRD ialah soal evaluasi kinerja karena kontraknya diperbarui tiap tahun, sedangkan terkait standar honor, pihaknya berharap bisa sesuai dengan UMR (upah minimum regional).

"Kami harap tiap-tiap SKPD tegas bila kinerjanya tidak baik dan tidak kontributif agar dievaluasi. Bila perlu, ditinjau ulang kontrak kerjanya."

Sementara itu, Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, mendorong Kejaksaan Negeri Denpasar untuk menyelidiki dugaan korupsi proyek senderan Sungai Mati di Legian, Kuta yang digarap PT Undagi Jaya Mandiri.

"Proses penyelidikan itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan kami Pemkab Badung siap membantu upaya itu," ujar Giri.

Pengerjaan senderan Sungai Mati di Kuta telah menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp2,1 miliar dan menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Pengairan Badung di daerah setempat.

Proyek Sungai Mati dilaporkan bermasalah oleh masyarakat.

Penyidik kejaksaan menemukan adanya retakan sepanjang 570 meter.

Kejaksaan kini tengah memeriksa pejabat dan kontraktor yang terlibat. (Ant/N-4)