Serapan Rendah, APBD 2017 Cirebon Susut Rp200 Miliar

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon 2017 dipangkas Rp200 miliar sebagai konsekuensi dari rendahnya serap-an anggaran tahun ini.

Penyerapan anggaran tahun ini masih rendah berada di kisaran 76%.

Demikian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Pemerintah Kota Cirebon 2017 oleh Gubernur Jawa Barat yang diterima pada 21 Desember 2016.

APBD Kota Cirebon 2017 tercatat hanya Rp 1,3 miliar, lebih rendah dari APBD 2016 yang sebesar Rp1,5 triliun.

"Ini berarti terjadi penurunan sekitar Rp200 miliar," kata Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, kemarin.

Padahal, pihaknya berharap justru ada kenaikan Rp200 miliar pada APBD 2017 mendatang.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ia menilai pemangkasan anggaran itu disebabkan kelalai-an pihak eksekutif.

"Ini karena faktor penyerapan anggaran yang kurang maksimal sehingga dana alokasi umum (DAU) dikurangi dari pemerintah pusat," kata Edi.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mengakui adanya penurunan APBD 2017 ketimbang tahun sebelumnya.

"Penurunan itu baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja."

Pemangkasan APBD dipicu berkurangnya alokasi dana transfer yang diterima pada pengalihan bebe-rapa urusan.

Yang semula merupakan kewenangan Pemkot Cirebon, tapi ditarik ke provinsi ataupun pusat.

elanjutnya, Azis bertekad akan meningkatkan pendapatan daerah di tahun depan melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi pendapatan.

Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) Cirebon diproyeksikan mencapai 22,14% pada 2017.

Jasa konsultan

Jika dibandingkan dengan Kota Cirebon, penyerapan anggaran Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, malah lebih rendah sebesar 52%. Banyak kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat terancam tidak terealisasi.

Angka itu diperoleh dari rekapitulasi laporan kegiatan belanja langsung di 218 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Banjarnegara.

"Dengan kondisi ini maka berpotensi munculnya silpa yang sangat besar. Silpa yang besar merupakan indikasi perencanaan pembangunan yang tidak berhasil," kata Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara Prijo Anggoro.

Ia menyatakan minimnya penyerapan anggaran tidak terlepas dari kinerja pimpinan SKPD dalam memimpin.

Ia pun meminta pimpinan SKPD merencanakan kegiatan secara dini dan lebih matang sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahun dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

"Kalau perlu melakukan terobosan, bisa saja memakai jasa tenaga konsultan dalam perencanaan kalau memang hasilnya dipandang lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Banjarnegara Joi Setiawan mengatakan pada APBD-P 2016, alokasi anggaran Banjarnegara tercatat Rp2,2 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah berpesan agar realisasi dan penyerapan anggaran dipercepat pada awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Presiden juga menekankan agar kebiasaan penyerapan anggaran di akhir tahun segera diakhiri.

"Ini akan saya pantau terus, daerah mana yang menumpuk dana-nya di bank," kata Presiden, beberapa waktu lalu. (LD/N-4)