Natuna, Wajah Negara di Laut China Selatan

SEPULUH tahun, warga di Kabupaten Natuna lebih menyukai mata uang dolar Singapura, ringgit Malaysia atau dolar Amerika. Minimnya perhatian pemerintah membuat warga merasa menjadi bagian dari negara tetangga. "Rupiah tidak laku. Pemerintah daerah dan pembangunan mandek karena kekurangan dana dan minim perhatian pemerintah pusat," papar Aulia Rahman, 30, tokoh warga di Natuna, pekan lalu. Kabupaten dan Pulau Natuna berada di Laut China Selatan, yang beririsan dengan wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam. Berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Natuna telah menjadi bagian Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957.

Natuna juga dikenal cantik karena potensi alam, wisata, dan cadangan gas alam yang terbesar di dunia. Bahkan, konon di Laut Natuna juga menyimpan kandungan emas pada pasirnya. Banyak negara terus meliriknya. Sayangnya, keindahan pantai dan serakan batu raksasa tidak membuat investor datang. Permukiman penduduk terpencar. Kota Tarempa atau Ranai, yang menjadi ibu kota kabupaten pun layaknya sebuah kampung nelayan saja. Pembangunan terlambat masuk wilayah ini.
"Percepatan pembangunan di Natuna harus disegerakan. Jika tidak, kejadian Sipadan dan Ligitan, kemungkinan bisa terulang lagi," lanjut Aulia.

Namun, ketakutan Aulia itu mulai terpupus. Sejak lima tahun terakhir, pemerintah mulai memperhatikan wilayah perbatasan. Kendala transportasi dan jauhnya jarak ke Natuna diatasi dengan membangun pelabuhan dan bandara. Bandara Sipil Ranai dibangun dengan dana sekitar Rp200 miliar. "Mahalnya tiket akomodasi laut dan udara menuju Natuna menjadi kendala seretnya investasi yang masuk ke Natuna. Wisatawan pun enggan datang," aku Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Selasa (27/12).

Padahal, ia yakin potensi wisata daerahnya tidak kalah dengan daerah lain. "Natuna juga mempunyai potensi lain dalam berbagai bidang. Untuk itu, ke depan, kami juga akan membangun pelabuhan untuk memudahkan distribusi logistik," tambahnya. Selama ini, karena kurangnya sarana distribusi logistik, harga berbagai komoditas di Natuna cenderung lebih mahal daripada daerah lain. "Bisa lebih tinggi 30% dari daerah terdekat," papar Ngesti.

Pihak swasta di Natuna sudah sejak lama mengutarakan agar masalah jarak ini dipersingkat dengan perhatian penuh pemerintah. Menurut Wakil Bupati Natuna, daerahnya sedang menyongsong percepatan pembangunan ekonomi maritim. Akan banyak investasi di Natuna yang datang jika biaya transportasi diturunkan.

Bandara transit
Ke depan, Natuna dipastikan tidak akan hanya mengandalkan sumber alam. Investasi pihak swasta akan mendorong tumbuhnya pariwisata, pengembangan industri kelautan dan perikanan, pertanian, serta perkebunan. Ngesti yakin Natuna punya lahan dan potensi di sektor perikanan dan perkebunan, selain pariwisata dan perikanan. "Natuna bisa menjadi lumbung pangan di Kepulauan Riau," tandasnya optimistis.

Dalam rencana pengembangan transportasi, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Pemkab Natuna akan berusaha membuka rute baru. Tidak hanya dari Batam atau Pontianak, seperti saat ini, tapi juga langsung ke Brunei, Singapura, dan Malaysia. "Bandara di Natuna diharapkan bisa menjadi bandara transit," tegasnya.

Harapan besar juga dilontarkan Abun, pengusaha perikanan di Natuna. "Pantai yang indah dengan panorama Laut China Selatan, Natuna akan mampu menjadi daerah wisata besar. Natuna akan mampu memberikan kontribusi bagi pusat dan daerah," jelasnya. Untuk itu, Natuna harus dibenahi. "Kalau perlu dibangun hotel berbintang lima yang dapat dikunjungi wisatawan dari luar. Tidak seperti sekarang, hotel yang ada tidak layak dihuni, begitu juga fasilitas umum lainnya," lanjut Abun. Untuk itu, pembangunan infrastruktur di Natuna harus terus digiatkan. Dampak yang diharapkan percepatan pembangunan di perbatasan ini bisa cepat berdampak pada masyarakat. (Hendri Kremer/N-2)