Mencari Solusi lewat Dialog Jumat

SETIAP selesai salat Jumat, Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dipenuhi ratusan warga. Siapa pun boleh datang. Mulai buruh tani, pedagang, profesional, akademisi, hingga kalangan pengusaha membaur di pendopo. Seusai salat Jumat, Bupati Suyoto dan Wakil Bupati Setyo Hartono menggelar dialog publik. Dialog yang digagas Kang Yoto, demikian sapaan akrab bupati, sudah 400 kali diadakan selama dua periode masa pemerintahannya.

Dialog Jumat itu membahas semua persoalan masyarakat dari hal kecil hingga besar, yang bisa langsung disampaikan kepada pemimpin. Acara itu juga disiarkan melalui radio khusus pemerintah daerah. Masyarakat yang tidak bisa datang ke pendopo cukup mendengarkannya dari radio. "Forum ini kita siapkan untuk menampung persoalan dari bawah," kata Kang Yoto, beberapa waktu lalu. Seiring dengan perkembangan teknologi, Kang Yoto pun membuka layanan publik dengan memanfaatkan layanan pesan pendek dengan nomor layaan 3934.

Ia pun selalu membalas pesan singkat yang dikirim warga. Pesan-pesan itu juga dikirimkan ke anak buahnya. Selain pesan melalui SMS, Kang Yoto membagikan nomor ponselnya yang bisa dihubungi lewat aplikasi Whatsapp, Twitter, dan website. "Semua persoalan yang masuk ditabulasikan, dipilah, dan kemudian disampaikan kepada instansi terkait," ungkapnya. Salah satu persoalan yang cukup sensitif di Bojonegoro ialah tempat ibadah. Kang Yoto menceritakan, Gereja Betany yang ada di Bojonegoro sudah 20 tahun tidak bisa digunakan.

"Saat saya terpilih sebagai bupati, saya melakukan dialog dengan kelompok agama dan seluruh elemen masyarakat. Kini gereja itu bisa digunakan kembali untuk beribadah," paparnya. Menurutnya, pemerintahan yang dijalan-kannya harus bisa memenuhi hak-hak warga dalam upaya melaksanakan praktik Pancasila di tingkat lokal. "HAM ialah alasan kami hadir dan berkolaborasi menuju kemerdekaan masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri janji memenuhi kebutuhan hak asasi manusia," terang Kang Yoto.

Praktik pemerintahan terbuka atau open government partnership yang telah dijalankan ini merupakan bagian dari Ramah HAM. Hal inilah yang mengantarkan Bojonegoro mendapat pengakuan dunia internasional pada konferensi tingkat tinggi Open Government Partnership di Paris pada 7-9 Desember.