Belum Semua Daerah Siap e-Government

DAERAH mulai mengimplementasikan e-government untuk menyederhanakan pelayanan dan pelaksanaan kinerja pemerintah. Namun, belum seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terintegrasi secara komprehensif. Di Kota Sukabumi, Jawa Barat, misalnya. Pemerintahan kota setempat sudah mengimplementasikan e-government. Namun, pelaksanaannya belum terintegrasi secara komprehensif. "Sudah kita lakukan e-government, tapi sifatnya masih tiap-tiap SKPD. Belum terintegrasi secara keseluruhan," ujar Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafie Zain, kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kendala implementasi e-government di setiap SKPD ialah jaringan internet lambat. "Selama ini kami masih menyewa provider penyedia jasa jaringan terkoneksi. Ketika dipakai bersamaan sering dihadapkan pada kendala, jadi lambat," kata Hanafie, Senin (26/12). Saat ini Pemkot Sukabumi sedang menjajaki kerja sama dengan salah satu provider jaringan internet. Teknisnya, setiap SKPD akan terkoneksi secara langsung dengan server di pemkot.

"Semua kinerja di setiap SKPD bisa terkoneksi langsung dengan sistem. Misalnya soal data kepegawaian dan administrasi pemerintah," terang Hanafie. Diakuinya, pengelolaan pemerintahan dengan sistem e-government lebih efektif dan efisien. "Rapat tidak perlu di satu ruangan atau di tempat mewah. Cukup dengan telekonferensi," jelasnya.

Sistematis
Dari Karawang, pemerintah kabupaten setempat terus membangun jaringan yang terkoneksi dengan e-government. Sekretaris Daerah Karawang, Teddy Ruspendi Sutisna, menjelaskan pada 2016 Pemkab Karawang sudah memulai membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (e-planning). Dia menyebutkan e-planning tersebut berfungsi untuk memudahkan masukan perencanaan pembangunan Karawang. E-planning itu sistematis, dengan pengaturan pembangunan secara mudah.

"Selain itu, komunikasi dengan masyarakat dari bawah pun dapat tertampung dengan mudah. Usulan-usulan tersebut kemudian akan dibingkai melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Transparansi program dapat juga dilihat serta disesuaikan waktu dan penganggarannya. Kapan dapat ditargetkan realisasinya," ucap Teddy. Selain e-planning, ada e-budgeting, yakni sistem keuangan yang disimpan dalam sistem dalam jaringan (daring), dengan tujuan transparasi anggaran yang bisa diketahui setiap pihak.

Selanjutnya, tapping box atau alat perekam yang dapat menangkap transaksi printer point. "Ini akan membantu kita dari permainan-permainan dan pendapatan daerah," jelas Teddy. Pada tahun ini baru satu alat tapping box yang dipasang di bioskop Karawang. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan sistem informasi manajemen daerah, yang fungsinya mengawasi anggaran hingga tingkat desa. (CS/N-3)