Perizinan Menumpuk,Investasi Merosot 30%

SEJAK September 2015 lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yang bertujuan mendorong ekonomi Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang menarik. Lantas, bagaimana realisasinya?

Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, nilai investasi tahun ini dilaporkan merosot tajam setelah dua tahun berturut-turut mencetak kinerja cemerlang.

Pada 2014 lalu, investasi yang masuk ke Pasuruan tercatat Rp10 triliun dan meningkat menjadi Rp15 triliun di 2015. Tahun ini, investasi baru yang masuk hanya sekitar Rp5,6 triliun atau hanya tersisa sepertiganya dari tahun lalu. Apa pasalnya?

"Banyak investasi yang perizinannya tidak bisa diproses dan berkas menumpuk karena terkendala rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang belum direvisi," beber Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan kepada <>Media Indonesia, pekan lalu. DPRD meminta pihak eksekutif segera merampungkan revisi RTRW pada awal 2017.

Tak hanya soal RTRW, macetnya perizinan investasi di Pasuruan juga terjadi karena belum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Investasi oleh Gubernur Jawa Timur. "Padahal, akses tol di Pasuruan sudah hampir selesai dan banyak sekali investor mau masuk," imbuh Mas Dion, sapaan akrab Sudiono.

Tol dari Gempol-Pasuruan sepanjang 34,15 km saat ini hanya terganjal di seksi 1 yang menghubungkan Gempol-Rembang. Masih ada 15 petak lahan yang pembebasannya dalam proses konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Bangil.

Sementara itu, seksi 2 yang menghubungkan Bangil-Rembang sepanjang 8 km sudah tuntas 100% dan seksi 3, Rembang-Pasuruan, sejauh 13 km, masih dikerjakan.

Untuk Tol Pasuruan-Probolinggo sepanjang 31,3 km, pembebasan lahan sudah mencapai sekitar 90%. Saat dimintai tanggapan soal ini, Bupati Pasuruan M irsyad Yusuf hanya berkomentar singkat. "Insya Allah secepatnya (revisi RTRW). Semoga pada 2017 ini bisa terselesaikan," jawab Irsyad.

Dampak macet
Mandeknya investasi juga dialami Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, Jawa Barat, akibat kemacetan di sejumlah titik. Tak sedikit investor baru yang tadinya berencana menanamkan modal di wilayah itu jadi berpikir dua kali.

"Bagi investor lama juga mereka sudah merasakan betul bagaimana distribusi barang jadi sangat terhambat," jelas Bupati Sukabumi Marwan Hamami seusai acara Sukabumi Summit, belum lama ini.

Karena itu, menurut Marwan, percepatan pembangunan tol koridor Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bogor harus segera direalisasikan disertai dengan pemetaan jalan-jalan alternatif sebagai pemecah kemacetan. "Percepatan tol merupakan salah satu solusi, bukan pemecah masalah. Kita coba benahi terus."

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kota Sukabumi Beni Haerani mengiyakan besarnya pengaruh macet berdampak terhadap turunnya nilai investasi. Hingga triwulan III/2016, nilai investasi masuk tercatat Rp43,994 miliar, lebih kecil daripada periode sama di 2015 sebesar Rp61,938 miliar.

Kabar baiknya ialah meskipun turun, nilainya melampaui target. "Pada akhir triwulan keempat kami optimistis bisa bertambah lagi," jelas Beni.(BB/N-4)