Uang Rp1,3 Miliar untuk Baliho Anggota Dewan

DI akhir masa tahun anggaran 2016, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk memasang baliho bergambar wajah anggota dewan di seluruh desa.

Seluruh gambar anggota dewan ini mewakili 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Bandung Barat, pemasangan media baliho itu menggunakan anggaran bersumber dari APBD 2016, dengan nilai pagu paket Rp1.343.1000.000.

Saat ini lelang sudah selesai.

Namun, belum ada satu pun baliho bergambar anggota dewan yang sudah dipasang.

Ketua DPRD Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, membenarkan pemasangan media publikasi berupa baliho yang dilelangkan Sekretariat DPRD.

"Wajah anggota dewan lain yang berasal dari suatu kecamatan akan dipasang pada satu baliho di setiap desa," terang Umbara, kemarin.

Menurutnya, pemampangan wajah anggota dewan ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa foto atau wajah yang terpampang di baliho ialah anggota dewan yang berasal dari wilayah itu.

"Pihak eksekutif juga suka dipajang fotonya. Dewan juga boleh kan seperti itu," ucapnya.

Diakuinya, pemasangan baliho itu bukan untuk memublikasikan program pemerintahan, melainkan profil anggota DPRD.

"Ini baru dilaksanakan sekarang sata masa bakti anggota DPRD Bandung Barat, memasuki tahun ketiga dengan alasan baru terpikirkan," tambahnya.

Menurutnya, wajah bupati dan wakilnya sudah banyak dikenal, sedangkan wajah anggota dewan belum begitu familier di kalangan masyarakat.

"Biar masyarakat tahu wakil rakyatnya."

Menanggapi itu, Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai pemasangan baliho bergambar anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat merupakan akal-akalan untuk menggerus APBD senilai Rp1,3 miliar.

"Anggaran sebesar itu mestinya bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan. Proyek itu hanya akal-akalan. Alasan yang tercatat supaya bisa lolos dari auditor negara atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan bukan dianggap sebagai sebuah penyimpangan," kata Uchok.

Menurutnya, lebih baik para anggota dewan mendekatkan diri dengan konstituen pada saat reses.

Tujuannya agar anggota dewan bisa lebih dikenal masyarakat.

"Mestinya mereka lebih banyak bertindak untuk kepentingan rakyat," tambahnya.

Uchok juga mengingatkan tindakan Sekretariat DPRD Bandung Barat bisa jadi temuan BPK.

"Soalnya, bukan anggota dewan yang harus mempertanggungjawabkan, tapi sekretariat dewan," tegasnya.