Pedagang Keluhkan Pungutan

Pedagang Pasar Panorama Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengeluhkan pungutan yang harus mereka bayar. Setiap hari, mereka wajib menyetor uang sampah senilai Rp500, uang kontribusi Rp2 ribu, serta berbagai pungutan wajib yang tidak jelas peruntukannya. Pungutan yang berlangsung sejak relokasi pascakebakaran pada Mei 2015 itu juga tidak mengurangi tumpukan sampah di pasar itu.

Seorang pedagang Pasar Panorama Lembang, Fauzi, 36, kemarin, mengaku rela untuk membayar iuran asalkan pihak terkait mau mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). "Apa pun bentuk pungutan yang dilakukan petugas, harusnya sesuai dengan aturan. Masak ini iuran harian tetap dipungut, tapi sampahnya enggak pernah diangkut. Ini mah bisa disebut pungutan liar (pungli)," kata Fauzi.

Hanya saja, lanjut dia, sampah telah menggunung dan mengganggu aktivitas jual beli. "Kasihan pedagang yang menempati sekitar lokasi pembuangan sampah. Banyak orang yang enggak mau membeli ke kios di sana karena bau dan kotor." Selain uang sampah dan kontribusi, pedagang juga diberatkan dengan iuran wajib sebesar Rp2 ribu per hari. Menurut seorang pedagang yang tidak mau disebutkan namanya, setoran itu agar bisa berdagang hingga ke jalan raya.

"Di saat kami membutuhkan lahan yang nyaman buat berdagang, harus bayar uang yang enggak jelas. Kami korban kebakaran, terpaksa dagang di area jalan. Sebetulnya kami juga tidak menginginkan," jelas pedagang itu. Beberapa pedagang mengaku dimintai antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per bulan agar bisa berdagang di area parkir pasar. Para pedagang mengaku tindakan itu tidak bisa dibenarkan.

"Kami diperas dengan cara mencari kelemahan dan ketakutan para pedagang. Coba bayangkan, di sini ada 1.800-an pedagang, seluruhnya wajib bayar iuran, tapi enggak ada manfaat," keluhnya.

Bantah pungli
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Panorama Lembang Ruhandi membantah ada pungli terhadap pedagang yang tersebar di area parkir dan jalan raya di kisaran pasar itu. Adapun mengenai sampah yang menumpuk, menurut Ruhandi, disebabkan ketiadaan akses jalan untuk mengangkut sampah. Akan tetapi, lanjutnya, sejumlah petugas mengangkut sampah secara manual ke truk yang parkir di pinggir jalan.

"Kalau sejak dulu enggak diangkut, mungkin timbunan sampah pasti lebih parah dari yang sekarang," bebernya. Kepala UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Apit Akhmad menambahkan, truk pengangkut sampah tidak bisa masuk ke lingkungan pasar karena akses jalan terlalu kecil. "Beberapa kali kita sudah koordinasi dengan Dishub supaya dapat membereskan pedagang agar kami bisa masuk dan proses pengangkut-an sampah bisa dilakukan dengan lancar," ungkapnya.

Dia menjelaskan, akses truk sampah itu kini tertutup akibat pembangunan pasar yang sedang berjalan. "Kami juga sudah meminta disediakan posisi tempat pembuangan sementara (TPS) yang bisa diakses truk besar agar tidak mengganggu pedagang maupun pembangunan proyek. Sebetulnya kami siap mengangkut kalau akses jalan buat truk disediakan," tuturnya.
(N-1)