Penanganan Bencana Asap Dilipatgandakan

PEMERINTAH segera melipatgandakan penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Salah satu caranya ialah dengan berbagi beban antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan yang memiliki hak pengelolaan hutan.

"Memang nantinya tidak dikerjakan oleh pemerintah pusat sendiri. Tapi pemerintah provinsi dan kabupaten juga akan kita berikan beban yang sama dan kemudian juga perusahaan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Kepala Negara mengatakan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, juga kabut asap, sudah berlangsung selama 18 tahun terakhir dan harus segera diatasi sekaligus disiapkan pencegahannya agar tidak terus-menerus terjadi di masa mendatang.

"Korporasi juga harus bertanggung jawab dan mereka juga harus memiliki sarana dan prasarana untuk menghadapi kebakaran hutan, tidak bisa 18 tahun kita terbakar dan memiliki masalah yang sama," kata Presiden.

Presiden menambahkan, selain pemadaman api dengan mengerahkan 19 ribu personel TNI dan Polri serta komponen lain, juga dilakukan pembangunan kanal-kanal pengendali kebakaran khususnya untuk lahan gambut.

"Solusi yang dikerjakan ialah membangun kanal bersekat atau kanal blocking, tapi ini kan perlu waktu, sekali lagi ini bukan hanya 100 hektare, 1.000 hektare, atau 10.000 hektare, ini menyangkut 1,7 juta hektare yang ada, ini bukan sesuatu yang mudah. Kita sudah kerahkan TNI-Polri, sekarang ini sudah 11 ribu ditambah 8.000, ada 19 ribu. Tapi sekali lagi, ini butuh waktu karena membuat kanal bersekat itu memerlukan waktu dan tenaga," paparnya.

Water bombing

Sehubungan dengan meluasnya titik api hingga ke Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan sebagian Jawa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan fenomena kebakaran hutan sekarang ini memang luar biasa.

"Pertama karena arealnya begitu luas, api juga muncul begitu rupa," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sulawesi Utara, disampaikan Siti, pagi ini telah menyatakan kondisi darurat asap.

Pemerintah segera menyiapkan air tractor untuk water bombing sebanyak 4.300 liter.

"Hingga 14 Oktober pun jumlah air untuk water bombing yang telah ditumpahkan sebanyak 79,3 juta liter dan 96,52 juta liter per hari ini," terang Siti.

Terkait dengan evaluasi bantuan asing untuk pemadaman hutan di Indonesia, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani mengatakan bagaimanapun pemerintah berupaya memadamkan api yang terjadi.

Ia mengakui memang luasan titik api terlalu besar.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, meski telah dibantu asing, karena wilayah Sumatra dan Kalimantan yang sangat luas serta jumlah titik api yang meluas, pemadaman belum efektif.

Menurut Sutopo, bantuan pemadaman waterbombing oleh Australia, Malaysia, dan Singapura hanya efektif untuk wilayah dengan titik api terbanyak seperti di OKI dan Musi Banyuasin.

"Namun bantuan internasional tidak mungkin memadamkan seluruh wilayah hotspot di Indonesia."

(Ant/X-7)