Pembebasan Lahan KA Lambat

PT KERETA Cepat Indonesia China (PT KCIC) pesimistis pembebasan lahan untuk jalur kereta cepat koridor Jakarta-Bandung bisa tuntas akhir tahun ini. Hingga Desember ini, masih ada sejumlah wilayah yang akan dibebaskan dalam tahap negosiasi dengan warga. Koordinator Tim Bandung Barat-Cimahi pada PT KCIC, Adjang Suparman, mengatakan pihaknya masih fokus membebaskan lahan di seluruh desa/kelurahan yang akan dibangun lintasan kereta cepat.

"Pembebasan lahan di Desa Tagog Apu dan Sukatani baru keluar nilainya dan belum direalisasikan. Desa Bojong Koneng juga masih proses. Lahan yang sudah disepakati warga di Desa Nyalindung. Kemudian pembayaran lahan warga Desa Kertamulya sudah tuntas 100%," ujar Adjang, Rabu (14/120.

Sebanyak 17 desa di Bandung Barat akan terkena imbas pembangunan jalur kereta cepat. Desa-desa tersebut terdapat di Kecamatan Cikalongwetan, Cipatat, Padalarang, dan Ngamprah. Untuk pembebasan lahan di Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, baru mencapai 50%. Adapun lahan milik TNI sudah mendapat izin dari Kodam III Siliwangi.

Dalam rancangan pembangunan lintasan kereta cepat ini, tiga terowongan akan dibangun di Kabupaten Bandung Barat dengan menerobos tiga bukit yang berada di Walini, Kecamatan Cikalongwetan; Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah; dan Gunung Bohong, perbatasan Bandung Barat dengan Kota Cimahi.

Masih terkait dengan pembangunan infrastruktur, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengaku sakit hati melihat tidak kunjung terealisasinya proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor di Banjarbaru. Proyek pengembangan bandara menjadi bandara internasional yang dicanangkan sejak 2010 hingga kini masih ter-kendala dengan penolakan warga menyerahkan lahan mereka.

"Kalau berbicara soal Bandara Syamsuddin Noor, bikin saya sakit hati. Padahal keberadaan bandara sangat penting bagi peningkatan perekonomian daerah," ujarnya kesal. Saat ini ada 50 keluarga menolak pindah karena masih ada sengketa lahan dengan pihak TNI-AU.

Mangkrak
Dari Jambi, warga Kabupaten Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi, kecewa karena mangkraknya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 2x7 megawatt (Mw) yang dirancang kontrak 2012 lalu di Parit IX, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkalilir.

"Kami berharap jika ada PLTU, masalah listrik di daerah bisa teratasi," kata Udin Ur, tokoh masyarakat Kota Kualatungkal. Namun, pihak PLN belum memberikan penjelasan tertundanya proyek PLTU di Desa Tungkal I itu. Pada bagian lain, Kota Surakarta siap menjadi salah satu dari tujuh kota di Indonesia yang dijadikan proyek percontohan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah.

Hal itu seiring tuntasnya penandatanganan kerja sama dengan investor PT Solo Citra Metro Plasma Power selaku pengelola sampah TPA Putri Compo menjadi energi listrik sebesar 12 Mw per jam. Dari Bandung, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika menegaskan pemerintah akan membangun 3.000 embung agar pertanian di sejumlah daerah optimal. (BY/BU/DY/WJ/SL/N-3)