Klaster Nasional Penanganan Pengungsi Aceh Diintensifkan

PENDATAAN jumlah pengungsi terus dilakukan dalam penanganan dampak gempa bumi 6,5 SR di Aceh. Jumlah pengungsi terus bertambah karena pendataan yang makin baik. Saat ini terdapat sekitar 43.000 jiwa pengungsi yang tersebar di berbagai tempat. Pengungsi harus segera dipenuhi kebutuhan dasarnya selama dalam pengungsian. 

Lembaga-lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam Klaster Nasional Penanganan Pengungsi (PP) mulai melakukan koordinasi pada Jumat (9/12) malam di Pos Komando Utama yang berlokasi di Pidie Jaya.

Klaster ini akan membantu untuk mengefektifkan operasi tanggap darurat di bawah pos komando (posko). Klaster ini terbagi dalam empat area penanganan yaitu air bersih dan sanitasi, pengungsian, proteksi dan psikososial, dan keamanan. 

Dalam rapat koordinasi, klaster ini telah menyusun matriks 3W (siapa/who melakukan apa/what dan di mana/where). Klaster bekerja sama dengan Bulog untuk menyiapkan gudang logistik di Pidie Jaya.

Dalam rapat koordinasi pada Jumat malam, klaster berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan dalam operasi, mereka berada di bawah operasi Pos Komando. Melalui mekanisme ini, pemerintah mengharapkan tidak ada duplikasi maupun gap  selama masa tanggap darurat.

"Apa yang kita diskusikan akan melengkapi matriks (3W) yang ada dan kita akan koordinasikan dengan provinsi dan posko utama,"  kata Bayu dari Care Indonesia yang mewakili Kementerian Sosial yang ditunjuk sebagai pemimpin sektor klaster.

"Sementara itu tujuan kluster adalah mengefektifkan operasi tanggap darurat dari lembaga-lembaga pemberi bantuan yang sesuai dengan jenis bantuan dan aktivitasnya," jelas Medi Herlianto, Direktur Kesiapsiagaan BNPB. "Klaster memudahkan untuk pengintegrasian penanganan pascagempa pada sektor-sektor. Nantinya pemerintah daerah yang akan mengisi kebutuhan di wilayah terdampak."

Klaster Penanganan Pengungsi akan melakukan pertemuan koordinasi secara reguler untuk terus meng-update perkembangan terkini dan aktivitas yang telah dilakukan. 

Sementara itu, untuk penanganan pendidikan pascagempa di Pidie Jaya juga telah dilakukan rapat koordinasi pada Jumat siang. Rakor dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Pendidikan Aceh, Kadis Pidie Jaya, Sekjen Kemendikbud, Direktur SD, kepala sekolah terdampak, dan UNICEF.

Beberapa hasil dari rakor adalah semua jenjang sekolah masih diliburkan. Mulai minggu ini bertepatan dengan libur sekolah pascaujian. Kegiatan belajar mengajar siswa yang sekolahnya rusak sedang hingga berat akan dicarikan alternatif atau digabungkan dengan sekolah lain yang tidak rusak atau akan dibangun sekolah sementara.

Sekolah yang rusak berat hingga ringan akan segera dibangun/direhabilitasi menggunakan anggaran 2017. Pembangunan sekolah baru diharapkan akan dibangun dengan lebih baik dengan konstruksi tahan gempa. Kadis Pendidikan Pidie Jaya diminta untuk segera melakukan pendataan yang lebih detail.

Kemendikbud juga rencananya akan mendukung kegiatan trauma healing, distribusi paket sekolah, buku, atau keperluan kegiatan belajar mengajar yang lain. Pada kesempatan ini. Kemendikbud juga menyerahkan bantuan tunai Rp150 juta untuk mendukung operasional tanggap darurat Dinas Pendidikan Pidie Jaya.

Data sekolah yang terdampak hingga Sabtu (10/12) sebanyak 151 sekolah, dengan rincian SMA 6, SMK 4, SMP 16, SD 68, dan TK 57. Guru yang meninggal 6 orang. Guru yang cedera 5 orang, dan penjaga sekolah yang meninggal dunia 1 orang.  

Kebutuhan mendesak di sektor pendidikan saat ini ialah sekolah sementara, paket sekolah, buku, alat bantu pendidikan, dan kegiatan psikososial untuk anak-anak sekolah. (RO/OL-4)