Izin Mudah, Investasi Rp7 Triliun Masuk

KEMUDAHAN perizinan usaha telah berdampak positif bagi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Setidaknya, kabupaten itu berhasil meraup investasi sekitar Rp7 triliun.

"Sebagian besar masuk di sektor pertekstilan, baik itu penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dan hanya kecil investasi yang masuk di bidang jasa perdagangan. Keseluruhan sampai triwulan ketiga, nilai investasi mencapai Rp7 triliun," ungkap Kabid Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Boyolali Eko Nugroho, di Boyolali, kemarin.

Ia merinci, nilai investasi dari PMDN mencapai Rp5,399 triliun berasal dari 6.992 investor.

Adapun dari PMDN diikuti 10 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp1,693 triliun.

Menurut dia, perkembangan investasi itu sebagai buah dari pelayanan cepat dan simpel BPMP2T bagi para investor yang ingin membuka usaha.

Dia mencontohkan, dari 48 perizinan, hanya satu izin mendirikan bangunan (IMB) yang yang dikenakan retribusi.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan jalan dan jembatan telah menjadi daya tarik investor membuka usaha di kawasan Merapi-Merbabu bagian Timur itu.

"Saat ini jalan dan jembatan di hampir seluruh wilayah Boyolali sudah bagus dan berukuran lebar sehingga investor tidak lagi terkendala masalah transportasi saat mengangkut barang," ujarnya.

Dia optimistis maraknya investasi itu akan menyerap tenaga kerja asal Boyolali.

"Asal tidak pilih-pilih pekerjaan, semua angkatan kerja bisa terserap dan bekerja di perusahaan di Boyolali," kata dia.

Bangun perbatasan

Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan dan menargetkan konektivitas lima provinsi di Kalimantan tuntas pada 2019.

Kepala Balai Besar Jalan dan Jembatan Wilayah XI Kalimantan Sugiyartanto di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengatakan saat ini Trans-Kalimantan belum terkoneksi antara Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat sepanjang 250 kilometer serta antara Kalteng dan Kalimantan Timur sepanjang 150 kilometer.

Masalahnya, pembangunan jalan itu harus melintasi kawasan hutan lindung atau hutan wisata alam.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pelepasan kawasan untuk kepentingan pembangunan jalan," ucapnya.

Pada 2015, pemerintah menganggarkan dana infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan sebesar Rp8,3 triliun untuk paket pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan jalan dan jembatan berstatus nasional sepanjang 6.300 km.

Namun, pada 2016, besaran anggaran itu menurun menjadi Rp6,2 triliun, dengan panjang jalan dan jembatan yang meningkat karena perubahan status menjadi 7.600 kilometer.

"Untuk 2017, anggaran infrastruktur jalan dan jembatan sekitar Rp6 triliun. Selain pemeliharan dan perbaikan kerusakan jalan dan jembatan, pemerintah juga membangun ruas jalan dan jembatan di wilayah perbatasan."

Pembangunan di perbatasan, lanjut dia, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, mengatasi masalah distribusi barang, disparitas harga, dan penyerapan tenaga kerja.

(DY/OL/N-1)