Menteri ATR Bantu Pembebasan Lahan Tol

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan berjanji akan membantu proses pembebasan lahan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) dan Tol Ciluenyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Salah satu bantuan itu ialah soal keberadaan tanah wakaf. "Kami akan mendukung. Itu mudah kok," kata Ferry di sela-sela penandatanganan kerja sama antara BPN Jawa Barat dengan Bank Jabar Banten (BJB) di Bandung, Sabtu (10/10). Ia menambahkan, Kementerian ATR sudah sering membantu proses pembebasan lahan seperti tanah wakaf. Tindakan pertama ialah melakukan pendataan untuk mengetahui tanah tersebut merupakan tanah wakaf atau tanah seolah-olah wakaf, seperti tanah pesantren atau rumah ibadah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengungkapkan salah satu persoalan yang dihadapi dalam pembangunan Tol Soroja dan Tol Cisumdawu ialah pembebasan lahan. "Pemkab Bandung memiliki 25 bidang tanah, ada juga tanah masyarakat, juga ada beberapa bidang tanah wakaf yang prosesnya harus ditempuh hingga ke Pengadilan Agama." Sementara itu, kerja sama antara BPN Jawa Barat dan Bank BJB dilakukan untuk memberikan layanan transaksi keuangan. Kedua lembaga sepakat bekerja sama dalam penggunaan dan pemanfaatan produk, serta jasa dan layanan perbankan, terutama layanan transaksi dan penerimaan biaya layanan pertanahan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Pimpinan Divisi Institusional Banking BJB Benny Riswandi dengan Kepala Kanwil BPN Jabar Syafriman. Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan mengungkapkan implementasi dari kerja sama itu, selain melayani transaksi perbankan atau penerimaan biaya layanan BPN, juga untuk layanan pick up service dan payroll service untuk kemudahan penyaluran gaji PNS, kredit karyawan, dan pemanfaatan mobil edukasi Bank BJB untuk sosialisasi dan penerimaan pembayaran layanan BPN di wilayah Jabar.

"Kerja sama ini sebagai upaya meningkatkan kerja sama institusi, terutama dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat," tegasnya. Menteri Ferry menambahkan sebuah fasilitas perbankan memberikan kepastian layanan yang merupakan komitmen BPN. "Tidak ada uang lain selain yang disetor untuk biaya transaksi layanan pertanahan. Semuanya bisa terdeteksi dan tercatat dengan pasti dan layanan bagi masyarakat semakin baik."