Kekuatan Penuh Dikerahkan Atasi Bencana Asap

PEMERINTAH dengan kekuatan penuh bersama bantuan personel dan kapal dari negara asing akan mengatasi bencana asap dan memadamkan titik-titik api di Sumatra dan Kalimantan.

"Kemarin (Rabu 7/10) kita rapat untuk pengerahan semuanya karena titik api Rabu pagi kita lihat memang sangat merah," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta kemarin.

Penanganan bencana asap secara menyeluruh, lanjut Jokowi, akan menyertakan bantuan yang ditawarkan Singapura dan Rusia.

Selain kedua negara tersebut, Malaysia dan Jepang juga menawarkan bantuan.

Pertimbangannya, tambah Presiden, pemerintah membutuhkan bantuan pesawat pengebom air (water bombing) dengan kapasitas lebih besar.

"Ada tiga pesawat dari Singapura, mungkin hari ini (Kamis, 9/10) datang. Kemudian dari Rusia juga ada karena yang kita butuhkan pesawat-pesawat pengangkut air 12-15 ton, bukan seperti sekarang yang hanya mampu mengangkut 2-3 ton. Itu enggak nendang," ucap Jokowi yang gagal berangkat ke Riau karena awan masih tebal.

Dalam siaran persnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berharap bantuan asing itu berupa pesawat water bombing berkapasitas besar yang mampu mengangkut air lebih dari 10 ton.

"Akan difokuskan di Sumatra Selatan, khususnya Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin," ucap Sutopo.

Hingga saat ini asap pekat masih mewarnai Riau dan Sumatra Selatan.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memerinci jumlah kasus ISPA secara kumulatif sejak 29 Juni sampai 5 Oktober 2015 di enam provinsi, tercatat di Riau 45.668 kasus, Jambi 69.734, Sumatra Selatan 83.276, Kalimantan Barat 43.477, Kalimantan Selatan 29.104, dan Kalimantan Tengah 36.101 kasus.

Status indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Palangkaraya dan Palembang, tambah Menkes, dalam kondisi berbahaya, yakni mencapai angka 442 dan 636.

Hanya Jambi yang berstatus baik dengan angka indeks 30, Pekanbaru dan Medan pada posisi tidak sehat, serta Pontianak dan Samarinda yang berstatus sedang.

Lebih lanjut, Nila mengatakan penggunaan masker N95 di wilayah berasap tebal kurang tepat karena justru tidak baik buat pernapasan.

"Dari perhimpunan dokter ahli paru mengatakan (masker dari pemerintah) itu sudah yang terbaik," kata Nila di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, kemarin, seperti dikutip Metrotvnews.com.

Menurutnya, masker N95 memiliki pori-pori kecil sehingga polutan yang menempel justru menyebabkan kesulitan untuk bernapas.

Tetapi, Nila tidak melarang warga yang merasa lebih nyaman dengan masker N95.