Proyek Jalan Tertunda

PENURUNAN jumlah anggaran yang diperoleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V menyebabkan banyak paket besar di Sumatra Selatan terancam tertunda.

Kepala BBPJN Wilayah V, Zamharir Basuni, mengatakan dana yang dianggarkan hanya Rp1,2 triliun untuk tahun depan.

"Tahun depan anggaran yang kita dapatkan sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun ini, Rp1,3 triliun," ujar Zamharir di Palembang, kemarin.

Adanya penurunan anggaran tersebut berimbas pada sejumlah paket besar di BBPJN wilayah V.

Meski anggaran menurun, pihaknya tetap berupaya memprioritaskan pembangunan.

"Paket besar yang terancam tertunda, yakni Fly Over Bantaian, Fly Over Gelumbang, dan Jembatan Lematang. Kemungkinan tidak akan jadi dilaksanakan karena anggarannya tidak ada," jelasnya.

Proyek infrastruktur lainnya yang juga masuk paket besar dan terancam tertunda ialah pembuatan Jalan Tanjung Api-Api.

"Kalau di wilayah Metropolis yang tertunda perbaikannya ialah Jalan Rekonstruksi Tanjung Api-Api, Jembatan Musi IV dan Fly Over Simpang Bandara-Tanjung Api-Api, sedangkan Fly Over Simpang Keramasan dalam kategori aman," tambah Zamharir.

Satuan kerja (satker) di bawah BBPJN wilayah V juga mengalami penurunan anggaran.

Kepala Satker I, Heru Setiawan, menjelaskan minimnya anggaran yang diperoleh tahun depan disebabkan adanya konsentrasi pembangunan menuju Asian Games 2018.

"Tahun ini Rp415 miliar, sedangkan tahun depan turun menjadi Rp300 miliar," ungkapnya.

Penyerapan tidak maksimal

Dari Nusa Tenggara Timur, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lembata mencapai 83,86%.

Sayangnya, dalam dua tahun berturut-turut, penyerapan anggaran untuk infrastruktur masih sekitar 50%.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lembata, Bediona Phi-lipus, menjelaskan anggaran untuk belanja modal yang tersedia ialah Rp173,66 miliar, sedangkan yang terpakai hanya Rp113,81 miliar.

"Dari seluruh belanja modal, belanja untuk infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum hanya mampu menyerap 57,47% atau Rp63,37 miliar dari total Rp110,26 miliar," kata Bediona.

Anggota Badan Anggaran dari Partai PKPI itu menyebutkan selama dua tahun berturut-turut, yakni 2014-2015, kinerja anggaran Dinas PU sangat buruk.

"Pada 2014 Dinas PU menyisakan anggaran sebesar Rp50 miliar termasuk silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan). Pada 2015, mereka kembali menyisakan anggaran sebesar Rp50 miliar," terangnya.

Dalam dua tahun, tersisa dana Rp100 miliar.

"Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun jalan dan jembatan," kritiknya.

Dari Kota Sukabumi, Jawa Barat, kebutuhan belanja daerah pada RAPBD 2017 lebih besar daripada pendapatan daerah.

Pos pendapatan daerah ialah Rp1.125.799.811.384.

Sementara itu, pos belanja daerah ialah Rp1.148.664.452.544.

Besaran pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 turun 7,18% jika dibandingkan dengan 2016, yaitu mencapai Rp1.212.921.813.600.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur.

(PT/BB/N-3)