Bali Tuan Rumah Pertemuan Forum Hak Anak Asia

THE Fourth Asian Forum on The Rights of The Child (ARFC) 2016 merupakan agenda rutin setiap dua tahun yang dilaksanakan sebagai wadah untuk bertukar informasi, prestasi, dan membahas permasalahan dan upaya untuk pemenuhan hak–hak anak di Asia.

ARFC 2016 digelar di Bali Safari Marine Park, Gianyar, Rabu (23/11). Diikuti oleh delegasi dari negara–negara lain, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Nepal, India, Mongolia, Kamboja, dan Filipina. Peserta konfederasi terdiri atas wakil pemerintahan, universitas, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang anak.

Ketua Konferensi ARFC 2016 Lenny Rosalin mengatakan, ARFC 2016 merupakan anjutan dari tiga forum yang sebelumnya telah berlangsung di Seoul (2009), Tokyo (2011), dan Ulaanbaatar (2014).

Forum itu bertujuan untuk menjamin hak–hak anak, menyampaikan prestasi dari negara Asia dalam upaya perlindungan anak di tingkat nasional dan regional, mengidentifikasi tantangan yang muncul, dan mencari peluang kerja sama lebih lanjut.

"Substansinya fokus kepada Kota Layak Anak (KLA)," ucap Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI itu. "Selama forum berlangsung, panel akan mengeksplorasikan secara mendalam pendekatan dan praktik terbaik untuk membangun pemenuhan hak di tingkat Asia. Di penghujung panel, selanjutnya kami akan membuat rekomendasi resmi dalam bentuk Deklarasi," sambung Lenny.

Menteri PPPA RI Yohana Yembise mengatakan, Indonesia sebagai anggota PBB telah ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada 1990, untuk memastikan komitmen Indonesia dalam implementasi dan wujud nyata pemenuhan dan perlindungan hak anak.

"Indonesia juga berkomitmen mendukung gerakan global 'World Fit for Children' melalui pembangunan KLA," ucapnya. "Kredit khusus saya berikan untuk komitmen Gianyar yang sangat baik progresnya dalam upaya menuju KLA. Saya harap forum ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang pertunjukkan oleh delegasi dunia, bahwa Gianyar memang sangat layak menyandang predikat tersebut," imbuh Yohana.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar Made Wisnu Wijaya, mewakili Bupati Gianyar, mengatakan, selain memang berkomitmen kuat untuk mewujudkan KLA, masyarakat di Bali, khususnya Kabupaten Gianyar yang memang mayoritas beragama Hindu senantiasa menjaga nilai tradisi dan budaya, bahwa anak merupakan harta yang paling berharga dalam keluarga. Maka dari itu, sang anak sejak lahir hingga tumbuh dan menikah selalu diupacarai sebagai tanda penghormatan.

Adapun prosesi upacara ialah ketika bayi dalam kandungan disebut 'megedong–gedongan', upacara 'jata karma' dilaksanakan sebelum bayi lepas tali pusar, upacara 'bajang colong' ketika bayi berumur 12 hari, selanjutnya ketika bayi berusia 42 hari dilakukan upacara 'kambuhan', berikutnya saat menginjak 105 hari upacaranya dinamakan 'tiga bulanan', dan kemudian setiap enam bulan kalender Bali, diupacarai dengan 'simbol otonan'.

"Serangkaian upacara tersebut adalah bentuk penghargaan tertinggi atas lahirnya sang anak, dan diharapkan anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang taat dan berbakti terhadap kehidupan. Dan nantinya generasi ini lah yang mengemban tanggung jawab melanjutkan cita–cita bangsa," pungkasnya. (OL-4)