Pascabentrokan, Warga Mekar Jaya Mengadu ke DPRD Sumut

MASYARAKAT korban kekerasan aparat saat bentrok konflik lahan Desa Mekar Jaya mengadu ke DPRD Sumatra Utara di Medan, Rabu (23/11).

Didampingi Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, mereka datang ke Kantor Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebelumnya, masyarakat sudah datang ke Komisi A DPRD Sumut untuk mengantarkan berkas. Korban kemudian mengadukan nasibnya ke Sekretaris Komisi C Sutrisno Pangaribuan.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPW SPI Sumut Zubaidah meminta agar dewan dapat mendesak kepolisian untuk menarik petugas keamanan dari dalam lahan yang disengketakan.

"Itu harus ditarik keluar. Karena warga sudah ketakutan," kata Zubaidah.

Salah seorang warga juga menceritakan kronologis bentrokan. Saat itu, dia menyaksikan bagaimana aparat keamanan menghajar warga secara membabi buta.

"Kami kok dipukuli di sana, kok seperti bukan manusia kami," kata warga berjaket merah.

Masyarakat meminta kegiatan penggusuran lahan dihentikan. Aparat keamanan juga diminta membuka akses keluar masuk desa.

Sementara itu, anggota DPRD Sumut yang juga Wakil Bendahara Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan mengatakan, apa yang terjadi di Desa Mekar Jaya membuktikan absennya negara.

"Ini membuktikan bahwa negara belum hadir di sana. Apalagi, PT Langkat Nusantara Kepong (PT LNK) kan pakai lahan PTPN II," katanya.

Sutrisno juga menyayangkan, Pemkab Langkat juga absen terhadap penderitaan rakyatnya.

"Dan yang kita prihatin sampai hari ini sudah jatuh korban, belum ada Bupati Langkat atau utusan gubernur datang ke sana. Ini kan urusan negara," katanya.

Sutrisno juga meminta agar Kapolda dan Pangdam I/BB menarik pasukan dari Desa Mekar Jaya. Dia berencana akan meninjau lapangan.

"Kalau sampai sore ini tidak ada yang konfirmasi ke sana. Saya akan ke sana," pungkasnya.

Secara terpisah, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengimbau semua pihak agar menahan diri terkait konflik lahan yang berujung bentrok di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumut.

"Yang penting kita jaga kondusivitas. Jangan sampai kita terpancing dengan emosional. Semua kita sepakat Indonesia negara hukum," kata Erry saat ditemui wartawan seusai rapat paripurna DPRD Sumut.

Erry menuturkan, semua permasalahan yang ada di Langkat harus diselesaikan dengan hukum.

"Apapun yang jadi masalah harus diselesaikan sesuai aturan yang ada," katanya.

Terkait aksi saling klaim antara petani Mekar Jaya dan PT Langkat Nusantara Kepong asal Malaysia, Erry beranggapan, perusahaan punya payung hukum. Harus ada solusi terbaik dalam konflik lahan.

"Tentu juga di satu sisi, pihak swasta juga punya payung hukum. Dia punya investasi di sana yang punya badan hukum. Kita di satu pihak yang lain tidak boleh kita bentur-benturkan. Yang pasti mereka bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.

Untuk kasus kekerasan yang ada di sana, Erry mengimbau agar itu diproses secara hukum.

"Ya tentu. Kalau di situ ada masalah hukum, ada yang terjadi penganiayaan ditindak lanjuti secara hukum saja," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Desa Mekar Jaya terlibat bentrokan dengan petugas keamanan saat mengadang penggusuran. Sebanyak 15 warga terluka dalam bentrokan itu. Termasuk satu orang anak dan seorang nenek. (OL-4)