Warga Segera Dilarang Garap Lahan

MASYARAKAT yang berada di Desa Handapherang dan Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kawasan yang terkena dampak pembangunan Bendungan Leuwikeris, akan dilarang menggarap lahan karena mereka telah menerima penggantian lahan.

"Masyarakat yang masih menggarap lahan tidak boleh memiliki hasilnya. Menebang pohon juga tidak boleh. Akan tetapi, bagi masyarakat yang telanjur menggarap lahan, sekarang masih boleh memetik buah sebelum dilarang," kata Pelaksana Teknis Bendungan BBWS Citanduy Leuwikeris, Aditya, di Ciamis, kemarin.

Warga yang masih menggarap lahan yang terkena dampak, lanjut dia, bisa terkena sanksi pidana.

Dia memaparkan, pembangunan bendungan itu memberikan dampak pada lahan milik 194 warga Desa Ciharalang seluas 289 bidang atau 515.829 meter persegi dan lahan milik 135 warga Desa Handapherang dengan luas 165 bidang tanah atau 321.542 meter persegi.

Dia memastikan, seluruh pemilik lahan telah mendapatkan uang pengganti, yakni Rp88 miliar untuk warga Desa Ciharalang dan Rp49 miliar untuk warga Desa Handapherang.

Wakil Bupati Ciamis Oih Burhanudin meminta warga memanfaatkan uang ganti rugi dengan baik.

"Masyarakat yang masih menggarap bisa manfaatkan dulu hasil pohon yang ditanam, tapi tidak boleh ditebang," katanya.

Secara terpisah, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak berencana menerapkan pola konsinyasi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, pemerintah menitipkan uang ganti rugi di pengadilan sesuai dengan ketetapan harga nilai jual objek pajak (NJOP).

"Kita sudah berkomunikasi dengan pemilik lahan yang terkena proyek dan pola konsinyasi ditempuh agar pembebasan lahan tidak bermasalah," kata Awang.

Beragam proyek nasional di sejumlah daerah di Kaltim hingga saat ini belum tuntas karena pembebasan lahan.

Di antaranya pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda, Jembatan Teluk Balikpapan, pembangunan Waduk Teritip di Balikpapan, serta rel kereta api.

Bandara internasional

Gubernur Jambi Zumi Zola berharap Kementerian Perhubungan mempercepat peningkatan status Bandara Sultan Thaha Syaifuddin (STS) menjadi bandara internasional.

Apalagi, lanjut dia, pemasukan dari sektor hasil bumi seperti tambang minyak dan gas, batu bara, dan perkebunan cenderung menurun.

Dengan demikian, Zumi Zola hendak meraup pendapatan dari sektor pariwisata alam maupun budaya.

Karena itu, dia membutuhkan sebuah bandara bertaraf internasional.

"Tinggal bagaimana mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Penerbangan ke Kerinci, Bungo sudah jalan. Ke depannya, kami tingkatkan lagi jumlah maskapai dan membuka rute-rute penerbangan baru ke sejumlah wilayah di Tanah Air, seperti Solo, Bandung, dan Padang," kata Zumi Zola.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir di Jambi untuk meninjau kesiapan lokasi untuk perluasan Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci merespons positif keinginan Zumi Zola.

Menurut dia, perlu perencanaan dan perhitungan yang matang untuk menjadikan Bandara STS bertaraf internasional.

(SL/DW/SY/TB/TS/RF/N-1)