Proyek masih Terkendala

PEMBANGUNAN jalan tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, masih terhambat persoalan pembebasan lahan di seksi V.

Dari 11 kilometer rencana jalan tol, pembebasan baru berjalan 42%.

Akan tetapi, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) 12 Balikpapan Timbul Manahan Pasaribu saat di Balikpapan, kemarin, mengatakan BPJN 12 sudah melakukan appraisal (penilaian objek) sekitar 90% dari lahan yang sudah dibebaskan.

"Sehingga pembebasan lahan bisa selesai minimal 90% pada akhir tahun anggaran 2016. Pembangunan seksi V ditargetkan tuntas pada Agustus 2018," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan surat keputusan untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) pembebasan lahan.

"Sehingga tim pembebasan lahan dapat bekerja maksimal."

Presiden Joko Widodo pada 24 Maret mendatangi proyek yang mangkrak selama empat tahun lantaran persoalan pembebasan lahan.

Pada 9 Juni Presiden kembali mengingatkan target proyek jalan tol sepanjang 99 km itu untuk tuntas pada 2018.

Proyek terhenti

Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo awal 9 Maret 2015, pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Paya Bakong, Aceh Utara, Provinsi Aceh, terhenti. P

asalnya, sejumlah warga mengaku belum menerima penggantian atas pembebasan lahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Soedarmo meminta kontraktor pelaksana segera melanjutkan pengerjaan Waduk Krueng Keureuto senilai Rp1,7 triliun itu.

"Penyelesaian harus tuntas. Ini program strategis nasional. Jadi, jangan ada yang coba menghambat. Ini untuk kepentingan masyarakat. Siapa pun yang menghambat, saya tak ambil peduli," katanya

Terkait dengan proses pembayaran lahan masyarakat yang belum tuntas, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna melanjutkan pembayaran.

Dia juga meminta masyarakat tidak menghambat pengerjaan proyek itu.

"Proses pembayaran tetap karena itu haknya masyarakat yang harus diterima, ya kita kasihlah. Jadi masyarakat jangan menghambat agar pembangunan berjalan dan pembayaran segera dituntaskan," terangnya.

Dia pun menargetkan persoalan pembayaran pembebasan lahan bisa selesai dalam dua minggu.

"Secepatnya, lebih cepat lebih bagus. Saya kasih waktu maksimal, dua minggu harus selesai. Jadi pararel, keduanya harus jalan," tegasnya

Perwakilan kontraktor pelaksana Waduk Krueng Keureuto, Jokomed, mengaku belum berani melanjutkan pengerjaan karena takut kepada masyarakat.

Ia meminta jaminan pengawalan dari pemerintah.

"Kami terhenti karena menghormati masyarakat yang belum dapat ganti rugi. Jadi jangan hanya kami didesak, sedangkan penyelesaian tidak ada titik temu," katanya.

Kepala Inspektorat Aceh Abdul Karim memastikan pemerintah telah menyalurkan dana untuk penggantian pembebasan lahan melalui sebuah perusahaan.

Hanya saja, karena masih ada persoalan, dana itu masih diblokir di rekening penerimanya.

(FD/RF/N-1)