Serapan DAK masih Rendah

LN/SY/PT/N-1
18/11/2016 01:45
Serapan DAK masih Rendah
(ANTARA/Untung Setiawan)

HINGGA pertengahan November 2016, serapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) masih rendah lantaran kekhawatiran pelaksana kegiatan.

"Tahun ini kita sudah tidak punya cukup waktu untuk mendorong peningkatan serapan DAK bidang infrastruktur. Sebab itu, tahun depan kita harus bergerak cepat untuk melakukan pelelangan dini," kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Marlon Ivanhoe Aipassa di Balikpapan, Kaltim, kemarin.

Marlon memerinci realisasi DAK fisik untuk infrastruktur jalan mencapai 81,31% dengan realisasi keuangan mencapai 54,72% atau sekitar Rp471 miliar, lalu infrastruktur irigasi realisasi fisik mencapai 72,1% dengan realisasi keuangan 56,1% atau sekitar Rp61 miliar.

Untuk infrastruktur air minum, realisasi fisik mencapai 64,89% dengan realisasi keuangan 34,94%.

Infrastruktur sanitasi menjadi yang terendah dengan realisasi fisik hanya 6,19% dan realisasi keuangan 5,17%.

"Mekanisme penjadwalan, pencairan, dan sebagainya harus kita perbaiki," ujarnya

Ke depan, tambahnya, pedoman yang sering kali multitafsir harus diperbaiki.

Dengan demikian, harus dilakukan deregulasi untuk memberi perlindungan bagi pelaksana kegiatan agar tidak ragu-ragu dalam bekerja.

"Kalau itu dipenuhi, kami optimistis serapan tahun depan akan lebih baik dengan lelang dini," tambahnya.

Secara terpisah, anggota DPRD Lembata, Nusa Tenggara Timur, Petrus Bala Wukak menyayangkan tidak terserapnya anggaran lebih dari Rp100 juta yang bersumber dari DAK dan dana alokasi umum (DAU).

Dana yang terparkir di dinas pekerjaan umum itu, menurut dia, baru terserap sekitar 10%.

"Memang sangat disayangkan, DAU Dan DAK yang digelontorkan untuk infrastruktur tidak terserap hingga akhir 2016 ini. Saya yakin tahap II DAK di Lembata tidak bisa turun. Bisa jadi DAK Lembata kembali dipotong lagi," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lembata Itu.

Karena itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan percepatan pembahasan APBD murni 2017 agar bisa diketuk pada 17 Desember 2016.

Ditargetkan, pada Maret 2017 proyek pemerintah mulai digulirkan.

"Pembahasan APBD murni 2017 sudah kami laksanakan. Sejak minggu lalu kami kebut. Kami targetkan pada 17 Desember kami ketuk palu persetujuan. Dengan begitu, pada Maret 2017 proyek fisik sudah bisa bergulir," ujar Penjabat Bupati Lembata Sinun Petrus Manuk.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya