Pungli, 44 Personel Polisi Dicopot dari Jabatan

POLDA Jawa Tengah (Jateng) telah melakukan penindakan internal dengan mencopot 44 bintara dan 3 perwira dari jabatan lantaran terlibat pungutan liar (pungli).

"Untuk internal sudah ada yang ditindak, yaitu 44 anggota bintara dan perwira ada 3 orang, serta 2 orang pegawai negeri sipil (PNS)," kata Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono seusai meresmikan Samsat Drive Thru di Kabupaten Magelang, Jateng, kemarin.

Sejumlah 47 personel itu, kata Condro, ada yang menempati posisi layanan administrasi atau melakukan pungli di jalanan dan di pos-pos polisi.

"Sanksi pertama langsung kami copot dari jabatan layanan," ujar Condro.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap pejabat Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Pejabat setingkat Kepala Subseksi berinisial BDP itu tertangkap basah menerima sogokan soal pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda DIY Kombes Antonius Pujianito menjelaskan sebelum penangkapan, Satgas Saber Pungli DIY sudah menyelidiki dia terlebih dahulu.

"Setelah mendapatkan informasi yang cukup, tim penindakan beraksi dan melakukan operasi tangkap tangan pada Sabtu (5/11)," katanya.

Dalam operasi itu, tim mengamankan barang bukti berupa uang Rp11,5 juta (diduga hasil pungli dalam sehari) dan lima telepon seluler (ponsel).

Modus yang dilakukan, tambahnya, tersangka menggunakan orang lain untuk berhubungan dengan pemohon pembuat paspor.

"Melalui orang lain yang bukan PNS di lingkungan Imigrasi," katanya.

Besaran pungutan pembuatan paspor, kata dia, bervariasi.

"Tinggal hasil negosiasi. Karena besarannya memang bisa nego," jelasnya.

Dengan adanya pungutan, ujarnya, pembuatan paspor yang normalnya memerlukan waktu dua atau tiga hari menjadi lebih cepat dan bahkan dapat ditunggu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) DIY Pramono menyatakan proses hukum di Polda DIY tetap jalan.

Ia menyebut ada satu pegawai bagian pengawasan yang telah diberi sanksi.

"Untuk tugas, sementara kita tarik ke kantor wilayah (Kemenkum dan HAM) dan jabatannya juga dicopot," kata dia.

Pejabat BPN

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar, kemarin, berharap pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel yang baru menghindari pungli.

"Saya mau lihat 100 hari kerja Kepala Kanwil BPN HM Hikmad apa bisa memperlihatkan langkah yang lebih bersih, lebih tepat, dan lebih profesional. Tidak seperti yang kemarin-kemarin yang kurang gereget," kata Syahrul.

Mengenai peran BPN Sulsel dalam pembebasan lahan untuk pembangunan beberapa proyek di Sulsel, ia meyakini semua dilakukan dengan cara yang benar dan berpihak pada rakyat.

"Saya titip, saya tidak kenal ganti rugi, tapi ganti untung pada rakyat. Namun, kita harus juga bisa melihat kalau kita sudah benar dan tidak boleh ada yang main-main lagi," lanjutnya.

(AU/AT/LN/N-1)