Pembebasan Lahan Terhambat

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan membentuk tim khusus yang terdiri atas unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembebasan lahan guna membangun bandara internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka.

Selama ini pembebasan lahan dinilai lamban dan banyak menemui hambatan.

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, mengatakan tim tersebut akan terbentuk pada pekan ini.

Selanjutnya, tim itu akan mulai merumuskan rencana kerja.

Pada hari ini, Pemprov Jabar menggelar rapat bersama Kapolda, Pangdam III/Siliwangi, Kajati, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar, dan Bupati Majalengka terkait dengan pembangunan jalur kereta api.

"Untuk mempercepat pembebasan tanah di sana, kita berkoordinasi dengan yang lain," kata Deddy seusai bertemu dengan Kepala Kanwil BPN Jabar, Sri Mujitono, di Kantor Kanwil BPN Jabar Kota Bandung, kemarin.

Tim itu, lanjutnya, akan mengatasi berbagai persoalan yang menghambat pembebasan lahan.

Salah satunya melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan.

Saat disinggung soal adanya penolakan warga pemilik lahan, Deddy membantahnya.

Justru, menurutnya, yang menolak ialah pihak-pihak yang tidak memiliki lahan dan para spekulan tanah sehingga harga tanah di sana melambung.

Pada kesempatan sama, Kepala BPN Kabupaten Majalengka, Darmanto, mengatakan pembebasan lahan terhambat di Desa Sukamulya, Majalengka.

Warga menolak pembebasan lahan serta mengajukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah, yakni harga lahan yang cukup tinggi.

Warga juga minta direlokasi ke daerah, dengan difasilitasi pemerintah.

"Ketiga dikasih (kebutuhan) hidup lima tahun. (Syarat) itu waktu ekspos di hadapan Bupati (Majalengka)," ujar Darmanto.

Darmanto mengatakan pembentukan tim itu disebabkan tim pembebasan lahan Kabupaten Majalengka dinilai sudah tidak mampu lagi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

"Kami di kabupaten sudah dianggap tidak mampu," kata dia tanpa merinci lebih lanjut faktor-faktor penghambatnya.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jabar Sri Mujitono menambahkan, sebagai leading sector, BPN menunggu kesiapan pemprov soal pembebasan lahan ini.

Total keseluruhan lahan untuk bandara sekitar 1.800 hektare.

Saat ini lahan yang sudah terbebaskan ialah 982 hektare.

Anggaran yang disiapkan Pemprov Jabar untuk pembebasan lahan ialah Rp125 miliar, untuk sekitar 382 bidang tanah.

Jalur kereta api

Dari Yogyakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau reaktivasi jalur kereta api Yogyakarta-Magelang, kemarin.

Menhub pun blusukan ke gang-gang sempit di Jalan Tentara Pelajar, sebelah Kantor Samsat Yogyakarta, untuk menyusuri jalur kereta api yang akan digunakan.

Jalur kereta api tersebut sebagian besar sudah tertutup oleh semen.

Menhub juga mengunjungi beberapa titik di sepanjang jalur Yogyakarta-Magelang.

"Kita lagi mau survei. Alasannya ya mau bikin jalur Yogyakarta-Magelang untuk mendukung pariwisata Candi Borobudur. Biar Borobudur laku, " jelas Budi.

(AT/N-3)