Jembatan Timbang Dikelola Pusat, Sumut Kehilangan PAD Rp25 Miliar Per Tahun

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan jembatan timbang dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat memberi dampak langsung terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.

"Memang kalau diperkirakan kita akan kehilangan PAD sekitar Rp25 miliar dalam setahun dari jembatan timbang ini. Tapi, ini kan sudah perintah dari UU, makanya untuk proses pengalihannya pun saat ini kita percepat," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga, Rabu (26/10).

Hasban menjelaskan pihaknya sudah membuat kesepakatan bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menargetkan dalam minggu pertama November mendatang,

Pemprov Sumatera Utara sudah melakukan penandatanganan berita acara untuk penyerahan data Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Dinas Perhubungan.

Untuk saat ini, kata Hasban, proses peralihan kewenangan yang dilakukan Pemprov sudah tergolong cepat dibandingkan daerah yang lain.

Untuk saat ini, data yang diserahkan memang masih personel dan penganggaran, di mana untuk penganggaran akan dimulai pada Januari mendatang.

"Sedangkan untuk pengalihan aset baru akan dapat kita serahkan akhir Desember nanti, sebab akan kita lakukan validasi dan verifikasi dulu ke lapangan," kata Hasban.

Namun, sambung Hasban, masih ada kendala dalam proses pengalihan kewenangan pengelolaan terminal tipe B dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

Pasalnya, pemerintah Deli Serdang dan Dinas Perhubungan hingga saat ini masih membicarakan terkait pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi untuk terminal tipe B.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Anthony Siahaan secara terpisah mengatakan dalam proses pengalihan kewenangan untuk jembatan timbang itu maka seluruhnya akan diserahkan dari Pemprov kepada pemerintah pusat.

"Saat ini, kami hanya menunggu waktunya saja untuk diserahkan, karena Pak Sekda sudah membuat MoU, secara administrasi sebenarnya sudah kita serahkan, misalnya untuk personel itu ada sekitar 600 orang yang beralih dari ASN (aparatur sipil negara) Provinsi menjadi ASN Pusat," ujarnya. (OL-3)