Pungli Banyak Terjadi di Loket SIM dan STNK

KEPALA Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel Irjen Anton Charlian menegaskan, pungli yang dilakukan oleh oknum Polri biasanya terjadi di loket dan di jalanan.

Anton mengatakan, pihaknya telah mengamankan sedikitnya 22 oknum polisi yang diduga terlibat pungli.

"Sebetulnya jauh sebelum Presiden Joko Widodo mencanangkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), pihaknya sudah melaksanakannya, bahka sekitar tiga bulan lalu berhasil mengamankan empat oknum," jelasnya.

Anton menambahkan, jumlah tersebut kemungkinan besar merupakan yang terbanyak, dan itu merupakan prestasi bagi jajaran Polda Sulsel. Meski demikian, ia menampik keras, bahwa banyaknya oknum yang diamankan atau ditangkap menjadi tolak ukur bahwa jajaran Polda Sulsel merupakan instansi yang paling banyak terjadi pungli.

"Jangan diartikan paling banyak punglinya, justru kita paling aktif, paling giat. Kalau itu diartikan sebagai paling banyak punglinya, ya sudah saya diam saja, kan begitu," tegasnya.

Menurutnya pihak Polda Sulsel justru bergerak karena mempunyai keinginan kuat agar pungli bisa diminimalisir bahka ditiadakan. Meskipun, diakuinya walau sudah ada instruksi dari atas, tetap masih saja ada kebocoran di level bawah.

Ia juga mengibaratkan seperti hujan yang jatuh di atap tetapi atapnya masih ada kebocoran. "Untuk kegiatan pungli yang kedaoatan, kebanyakan di jalanan dan loket, SIM, STNK, semuanya. Jangan sampai kita menindak yang diluar tapi tidak menertibkan yang di dalam," paparnya.

Mengenai sanksi atau penindakan yang dijatuhkan pada oknum yang terbukti melakukan pungli, Anto mengatakan bisa sampai pada pencopotan atau pemecatan.

"Ada yang disiplin, ada kode etik, ada yang ditahan. Pasti ditahan mereka semua, mungkin kalau perlu sampai pemecatan," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sendiri mengkelaim, jika jauh hari, Pemrov Sulsel sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengawasan keuangan, termasuk urusan pungli, makanya tidak ditemukan di Sulsel.

Meski dekikian, Syahrul tidak menampik, jika masih ada praktik pungli lewat calo. "Tentu itu yang harus diberantas bersama. Tapi secara umun, alhamdulillah, saya tidak pernah lagi mendengar dan dapat laporan seperti itu," serunya.

Sebelum terjadi penangkapan lewat operasi tangkap tangan Polri di Perhubungan, Syahrul mengaku, jika sejak dua pekan lalu, dirinya menekankan secara keras sekali tentang pungli. "Bahkan, saya ikut melakukan inspeksi mendadak (Sidak) hingga ke daerah-daerah tertentu di Sulsel. Saya kira, apa yang kita lakukan ini jadi contoh," tegasnya.

Karenanya, ia pun berharap, Pemerintah Daerah secara serius tidak melakukan pungli, tapi masyarakatnya juga, jangan mau bayar pungli. Kalau pemerintah tidak pungli, masyarakatnya akan mencontoh.

"Sekarang ini sudah bagus, pemerintah sekarang tidak menyisahkan rakyatnya. Bukan pemerintah yang baik, jika membebani rakyatnya. Itu pemikiran orang yang mau berdagang, dan tidak cocok bagi saya," ketusnya.

Persoalannya lanjut Syahrul, dalam segala hal, pemerintah tidak jalan sendiri. Banyak sentor lain. "Nah, ini yang harus dibenahi. Jangan sampai ada saling tuding, padahal, mwmang ada orang lain yang kerjannya begitu, sebagai calo. Tapi apa yang terjadi sekarang bagus, mari kita laporkan bersama jika ada yang begitu, dan kita sikat," tandasnya.(OL-5)