Pembangunan Infrastruktur di Rote Dikebut

PEMBANGUNAN infrastruktur di wilayah perbatasan Tanah Air menunjukkan perkembangan menggembirkan selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Termasuk di Rote, pulau terselatan Tanah Air berjarak sekitar 40 mil di Kupang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rote Ndao Frengki Haning mengatakan ruas jalan nasional yang membelah Rote sudah dihotmix sejak 2015 atau satu tahun kepemimpinan Jokowi.

Ruas jalan ini menghubungkan pelabuan fery di bagian timur dengan ibu kota kabupaten dan wilayah barat yang berjarak sekitar 79,01 kilometer. "Ada juga pembangunan embung dan empat dermaga pengumpul di empat lokasi, sekarang sudah beroperasi," kata Frengki Haning.

Empat dermaga itu terletak di Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Timur dan Pulau Ndao. Selain itu sedang dalam pengerjaan jalan lingkar pulau yang sudah mencapai puluhan kilometer yang dijadwalkan rampung 2019.

Empat pelabuhan ini menambah jumlah pelabuhan rakyat di Rote menjadi 27 buah yang berfungsi sebagai pelabuhan ikan, termasuk satu pelabuhan utama untuk pendaratan dan pembongkaran ikan yakni di Tulandale, Kecamatan Lobalain.

Pelabuhan kecil tersebut juga berfungsi sebagai pelabuhan penumpang. Perahu-perahu layar mengangkut penumpang dari pulau kecil ke empat pelabuhan pendukung yakni Pelabuhan Papela, Batutua, Oelaba yang ada di Pulau Rote.

Frengki mengatakan sentuhan Jokowi yang mendapat sambutan luas dari warga ialah perpanjang landasan pacu Bandara DC Saudale dari sebelumnya 800 meter menjadi 1.200 meter. Perpanjangan landasan pacu memungkinan pesawat jenis ATR 76 kini rutin menerbangi rute Kupang-Rote.

Dia berharap proyek pembangunan infrastruktur di perbatasan terus digenjot sehingga memperluas akses ke berbagai daerah di Tanah Air. Apalagi Rote sebagai pulau terdepan, rawan menjadi transit imigran Timur Tengah yang berlayar menuju Australia.

Bagi Frengki, semua infrastruktur yang dibangun di Rote menunjukkan komitmen pemerintah pusat bekerja mensejahterakan rakyatnya di pulau-pulau terdepan. Kondisi seperti ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

"Dulu sebelum jalan dihotmix, jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke pelabuhan fery bisa mencapai satu jam, sekarang hanya 30 menit saja," ujarnya.

Begitu pula, setelah landasan pacu bandara diperpanjang, mobilitas warga menjadi lebih mudah. Pasalnya transportasi antara Kupang-Rote selalu terkendala cuaca buruk yang memaksa armada pelayaran feri dan kapal cepat berhenti operasi. Jika sudah begitu, warga hanya mengandalkan transportasi udara yang ditempuh selama 25 menit.

Pembangunan infrastruktur memudahkan mobilisasi warga dan hubungan antarwilayah serta pasokan bahan pangan ke pulau-pulau kecil menjadi lebih mudah.

"Ini membuktikan bahwa pemerintah bekerja serius untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Kepala Dinas PU Nusa Tenggara Timur Andre Koreh mengatakan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air di daerah itu sangat bergantung dari anggaran APBN.

Andre mengatakan panjang jalan provinsi di NTT 2.852,58 kilometer (km) dengan kondisi mantap hanya 41,74% atau 1.191 km. Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam lima tahun, pemerintah harus meningkatkan kondisi jalan mantap menjadi 60% atau 1.715, 5 km.

Target seperti itu tidak mungkin tercapai lantaran alokasi APBD untuk pembangunan jalan 46 kilometer atau 1,61% per tahun. "Jika dibagikan kepada seluruh kabupaten, rata-rata kebupaten kebagian dua kilometer per tahun," ujarnya. (OL-5)